Soal Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada, Mantan Komisioner: Jangan Berharap Diatur KPU

Kompas.com - 09/12/2019, 19:05 WIB
Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat diwawancarai usai diskusi Formappi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay saat diwawancarai usai diskusi Formappi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk ikut dalam pilkada maupun pemilu sebaiknya dimasukkan ke dalam aturan Undang-undang (UU).

Hadar menegaskan, masyarakat sebaiknya tidak berharap ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kembali mengatur larangan ini dalam peraturan KPU (PKPU).

"Sebaiknya tidak (tidak lagi dimasukkan PKPU). Karena kalau kita hanya berharap ke KPU untuk melarang dalam PKPU, kita tidak bisa, " ujar Hadar ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Di Depan DPR, KPU Sampaikan PKPU Eks Koruptor Dilarang Ikut Pilkada

Hal ini, lanjut dia, berkaitan dengan sikap para mantan terpidana korupsi yang tidak segan-segan untuk melakukan judicial review PKPU yang nantinya dibuat KPU.

"Mereka tidak malu-malu untuk ajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA)," tutur Hadar.

Dia mengingatkan larangan bagi terpidana kasus korupsi pada 2018 lalu telah dimasukkan dalam PKPU yang mengatur perihal calon legislatif.

Namun, seusai diuji materi oleh sejumlah mantan terpidana kasus korupsi, larangan ini dibatalkan oleh MA.

Karena itu, dia menegaskan kembali larangan seperti ini sebaiknya dimasukkan dalam aturan perundangan yang lebih tinggi, yakni UU.

"Masukkan saja aturan ini ke dalam (usulan) revisi UU (baik UU Pilkada maupun UU Pemilu)," jelas Hadar. Kalau pemerintah dan DPR serius mau membenahi negeri ini, mau menyediakan calon pemimpin yang layak untuk dipilih masyarakat, maka harus dimasukkan ke dalam UU," lanjut dia menegaskan.

Baca juga: PKPU Pilkada 2020 Terbit, Parpol Diminta Tak Utamakan Usung Eks Koruptor

 

Sebagaimana diketahui, pemerintah dan DPR sebelumnya telah sepakat untuk memasukkan revisi atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas pada 2020.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Tragis, Suami Diduga Bunuh Istri Lalu Gantung Diri, Polisi: Ada Luka Memar di Wajah

Tragis, Suami Diduga Bunuh Istri Lalu Gantung Diri, Polisi: Ada Luka Memar di Wajah

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X