Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum Senang jika Pemilihan Ketum PAN Aklamasi, Cegah Luka dan Konflik

Kompas.com - 09/12/2019, 17:52 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi mengaku bersyukur jika pemilihan ketua umum dalam kongres mendatang dilakukan secara aklamasi.

"Jika nanti saat pemilihan ketua umum di kongres secara aklamasi, tentu saya senang dan bersyukur karena akan mencegah terjadinya luka dan konflik pasca-kongres," kata Viva saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/12/2019).

Viva menyatakan, kondisi tersebut dapat memudahkan upaya membangun soliditas dalam kepengurusan baru.

Kendati demikian, Viva pun tak masalah jika pemilihan ketua umum dalam Kongres V PAN digelar melalui voting.

"Jika aklamasi tidak tercapai, maka pemilihan secara voting mesti dilakukan karena hal itu bagian dari demokrasi juga," ujar dia.

Baca juga: Pemilihan Ketum PAN Diprediksi Aklamasi

Sebab, menurut Viva, dukungan yang saat ini diperoleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bukan karena tekanan pihak mana pun.

Ia menyebutkan, tiap anggota partai berhak menyuarakan aspirasi masing-masing.

"Dukungan ke Zulhas itu bersifat bottom up. Berasal aspirasi dari bawah," ujar Viva Yoga.

"Tidak ada tekanan struktural atau menggunakan kekuatan kekuasaan Zulhas sebagai Ketua Umum DPP PAN saat ini. Dukungan itu murni dari hati para ketua DPW dan ketua DPD karena untuk kepentingan partai ke depan," kata dia.

Baca juga: Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Selain itu, Viva mengatakan, PAN merupakan partai yang lahir dari rahim reformasi. Karena itu, PAN menghargai perbedaan pendapat.

"PAN yang lahir dari rahim reformasi menghargai keperbedaan pendapat dan pemikiran seluruh kader. Tetapi harus tetap menjaga kesopanan dan etika politik," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat (NTB) Muazim Akbar memprediksi pemilihan ketua umum yang bakal digelar dalam Kongres V PAN tergelar secara aklamasi.

Hal ini menyusul dukungan dari 30 DPW dan 420 DPD PAN kepada Zulkifli Hasan untuk melanjutkan posisi ketua umum.

"Insya allah kongres akan datang bisa aklamasi,” ujar Muazim Akbar di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Selain Zulkifli Hasan, ada tiga nama lain yang dipastikan maju dalam pencalonan Ketum PAN. Mereka adalah Ketua Fraksi PAN di DPR Mulfachri Harahap, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo, dan eks Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com