Masuk Prolegnas Prioritas 2020, RUU Masyarakat Adat Butuh Lobi Enam Kementerian

Kompas.com - 09/12/2019, 16:53 WIB
Kompas TV Inilah momen saat mobil dinas Presiden Jokowi mogok di kawasan Bundaran Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat. Mobil dinas Jokowi Mercedes Benz S-600 tiba-tiba kehilangan tenaga. Presiden Jokoi kemudian pindah menggunakan mobil dinas lainnya yaitu Toyota Alphard bersama Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. Mobil dinas Presiden Jokowi mogok setelah Presiden Jokowi memberikan Surat Keterangan Tanah Objek Reforma Agraria pada sejumlah perwakilan masyarakat adat di Kalimantan Barat. Mobil dinas mogok yang digunakan Jokowi kali ini merupakan mobil lama. Mobil ini juga yang sempat mogok saat Presiden Jokowi berkunjung ke Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Mobil dinas Jokowi mogok di Kabupaten Mempawah terjadi pada Maret 2017 setelah Presiden Jokowi meresmikan 8 Mobile Power Plant. Menurut Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin mobil Mercedes Benz S-600 mogok karena bermasalah pada bagian gas. #mobiljokowimogok #mobildinasjokowi #pontianak

"Kami menyikapi dari berbagai daerah bahwa aroma UU ini sangat diharapkan masyarakat sehingga Nasdem menyuarakan itu," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, tidak hanya pemerintah, lobi juga perlu dilakukan kepada DPR.

Baca juga: KPK Diharap Perkuat Pendidikan Antikorupsi bagi Kelompok Disabilitas dan Masyarakat Adat

Sebab, sejauh ini baru ada tiga fraksi pengusung disahkannya RUU tersebut. Mereka adalah Fraksi Nasdem, PDIP, serta PKB.

Apalagi sejauh ini seluruh anggota Badan Legislatif (Baleg) juga telah mendukung segera disahkannya RUU tersebut.

"Seluruh anggota di baleg mendukung tapi yang dukung resmi 3 fraksi tadi. Yang lain saya kira oke saja, tapi mau tak mau supaya lebih pasti, kita kawal sama-sama," kata dia.

Baca juga: Temuan Komnas HAM: Masyarakat Adat Belum Rekam E-KTP hingga Sosialisasi bagi Penyandang Disabilitas Belum Maksimal

Menurut dia, masyarakat adat tersebar dimana-mana sehingga penguatan terhadap masyarakat adat dalam suatu kelembagaan merupakan suatu keharusan.

Adapun saat ini posisi pembahasan UU tersebut carry over dari DPR sebelumnya sehingga pembahasannya bisa langsung dilanjutkan.

"Posisinya carry over, karena itu kita tidak bahas, ulang hanya melengkapi saja. Dokumennya sudah ada," kata dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X