Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner KPK Terpilih Usul Hari Antikorupsi Sedunia Tak Diperingati Tiap Tahun

Kompas.com - 09/12/2019, 16:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPK terpilih periode 2019-2023 Lili Pintauli Siregar menilai Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh setiap tahun pada 9 Desember tidak perlu diperingati dengan menggelar sebuah acara besar.

Menurut Lili, Hari Antikorupsi Sedunia sebaiknya diperingati dengan cara yang lebih konkrit seperti mengampanyekan antikorupsi di tengah-tengah masyarakat.

"Mungkin kita langsung kampanyekan di lapangan. Jadi tidak perlu di gedung berbicara apa gitu ya, apa bentuk lain dengan cara konkrit deh," kata Lili di usai peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Hari Antikorupsi Sedunia, Jaksa Agung Paparkan Capaian Lembaganya

Lili mengusulkan, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tidak perlu dihapus sepenuhnya melainkan bisa dibuat dua tahun sekali mulai dua atau tiga tahun mendatang.

"Intinya sih apakah boleh tiga tahun ke depan. Jadi tidak tiap tahun diperingati karena ada beberapa negara yang sudah ini kan tidak juga memperingatinya kan," kata dia.

Menurut Lili, kampanye langsung di lapangan tersebut mesti dilakukan karena pimpinan KPK mendatang menargetkan indeks persepsi korupsi (IPK) yang lebih baik.

Baca juga: Lima Pimpinan KPK Terpilih Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

"Ya, karena kan minimal target IPK kan bisa naik dari 38 tapi kan itu emang kerja berat ya. Paling tidak kita optimis lah bahwa ini harus disinergikan bersama instansi dan pemerintah dan masyarakat tentunya," ujar dia.

Adapun peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2019 ini diisi dengan sejumlah kegiatan seperti festival musik, festival film, hingga diskusi dan seminar yang berkaitan dengan antikorupsi.

Kompas TV

Beginilah kendaraan mewah model Jeep Wrangler Rubicon yang bakal menambah koleksi mobil dinas Bupati Karanganyar Juliyatmono.

Mobil yang dibanderol dengan harga di kisaran hampir dua miliar Rupiah ini akan dibeli dengan uang dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan 2019.


Juliyatmono mengklaim Rubicon dipilih sebagai kendaraan operasional lantaran menyesuaikan kondisi wilayah Karanganyar yang terdiri dari bukit dan pegunungan.

Tapi tak hanya itu, ia pun mengatakan menyukai mobil Jeep sejak masih kecil.

 
Padahal bupati dua periode Karangannyar, Juliyatmono masih memiliki dua kendaraan dinas Toyota Camry dan Toyota Fortuner.

Dua kendaraan operasional inilah yang membawa dirinya bertugas menjadi kepala daerah.

Pengadaan mobil dinas jenis Rubicon dinilai tidak patut dan tergolong bermewah-mewahan oleh peneliti pusat kajian antikorupsi, PUKAT UGM.  Juliyatmono dianggap tidak peka terhadap kondisi warganya.

 
Jeep Wrangler Rubicon yang akan dipakai sebagai mobil dinas bupati Karangannyar dikabarkan memiliki tipe JL dengan kapasitas mesin 2.000 CC. Jika sesuai rencana, mobil mewah berpelat merah itu akan datang pada 27 desember mendatang. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com