Pemerintah Dorong Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan ke Bank

Kompas.com - 09/12/2019, 15:07 WIB
Diretur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Freddy Haris, di Grand Sahid Hotel, Sudirman, Jakarta, Senin (9/12/2019).  KOMPAS.com/Dian Erika Diretur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Freddy Haris, di Grand Sahid Hotel, Sudirman, Jakarta, Senin (9/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Diretur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Freddy Haris mengatakan, pemerintah mendorong agar kekayaan intelektual dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Freddy, sedianya kekayaan intelektual bisa dimanfaatkan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank

"Salah satu sasaran kebijakan ekonomi kreatif yang diharapkan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat adalah melalui pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan bukanlah suatu hal yang mustahil," ujar Freddy dalam seminar bertajuk " Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia” di Grand Sahid Hotel, Sudirman, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Berkat Konsistensi Risma, Surabaya Jadi Pelopor Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual

Skema ini, menurut dia, telah ditinjau oleh sejumlah negara maupun organisasi internasional. Terlebih, saat ini transformasi industri sarat dengan inovasi dan kreativitas.

Karena itu, kata Freddy, pemerintah telah menangkap tren perkembangan ini dan memberikan payung hukum lewat beberapa aturan di bidang kekayaan intelektual.

Ia lantas menyebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 16 Ayat (3) disebutkan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. 

Kemudian, pada Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan bahwa hak atas paten dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. 

Namun, menurut dia, adanya regulasi itu tak lantas membuat hak kekayaan intelektual bisa dijadikan obyek jaminan oleh bank.

Sebab, menurut dia, masih ada sejumlah kendala maupun isu yang mengemuka, salah satunya terkait valuasi atas nilai hak kekayaan intelektual yang akan dijadikan sebagai jaminan dari pembiayaan. 

"Kemudian, belum adanya lembaga yang dapat menilai atau appraisal dari suatu hak kekayaan intelektual hingga persoalan mengenai bagaimana mekanisme pengikatan atas hak tersebut dalam hal sertifikat akan dijadikan sebagai jaminan dalam mendapatkan pembiayaan," papar Ferddy.

Baca juga: Kekayaan Intelektual di Tangan Anak-anak Zaman Now

Dia juga menyampaikan, beberapa kendala di atas ke depannya akan dijadikan poin penting oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mendorong agar hak kekayaan intelektual bisa diterima bank sebagai obyek jaminan. 

"Kami juga mengharapkan adanya kolaborasi dan sinergi dari pihak akademisi, pelaku usaha, serta stakeholder Iainnya untuk bersama-sama menjadikan sistem hukum kekayaan intelektual yang dapat menyesuaikan dengan ketentuan mengenai sistem jaminan dalam Iembaga keuangan," ujar Freddy.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

Nasional
Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

Nasional
KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

Nasional
Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

Nasional
Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

Nasional
KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

KPK Dalami Aliran Dana ke Kemensesneg dari PT DI Terkait Pengadaan Pesawat

Nasional
Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Seorang Pegawai KPK Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Pimpinan LPSK: Tindakan dan Ujaran Rasialisme Ingkari Sejarah Bangsa Indonesia

Nasional
Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

Nasional
Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Berkas Perkara 3 Kasus Rizieq Shihab Dikembalikan, Penyidik Bareskrim Lengkapi Petunjuk Jaksa

Nasional
Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Nasional
IDI Usulkan Pemerintah Lakukan 3 Hal Konkret Ini untuk Tekan Angka Kematian

IDI Usulkan Pemerintah Lakukan 3 Hal Konkret Ini untuk Tekan Angka Kematian

Nasional
Wapres: Integritas ASN Jadi Fokus Pemerintah

Wapres: Integritas ASN Jadi Fokus Pemerintah

Nasional
Polri Diminta Transparan dalam Pengawasan dan Pembinaan Pam Swakarsa

Polri Diminta Transparan dalam Pengawasan dan Pembinaan Pam Swakarsa

Nasional
Bio Farma: 1,8 Juta Dosis Vaksin Sinovac untuk Tenaga Kesehatan Ditargetkan Sampai di Daerah Tujuan Hari Ini

Bio Farma: 1,8 Juta Dosis Vaksin Sinovac untuk Tenaga Kesehatan Ditargetkan Sampai di Daerah Tujuan Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X