Jokowi Segera Bertemu KPK Bahas Evaluasi Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 09/12/2019, 14:22 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019). Presiden meminta regulasi dan manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah diselesaikan dan dibereskan serta dibuat pola dan terobosan baru sehingga tidak menjadi beban bagi Bulog. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019). Presiden meminta regulasi dan manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah diselesaikan dan dibereskan serta dibuat pola dan terobosan baru sehingga tidak menjadi beban bagi Bulog. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku akan segera bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk membahas evaluasi dan perbaikan sistem pencegahan korupsi.

"Saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal yang saya sampaikan, baik menyampaikan perbaikan sistem," kata Jokowi usai menghadiri pentas drama "Prestasi Tanpa Korupsi" di SMK Negeri 57, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Jokowi mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi seluruh program KPK yang telah berjalan selama 20 tahun terakhir.

Baca juga: Agus: KPK Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun dalam 4 Tahun Terakhir


Menurut dia, penindakan korupsi itu perlu, tetapi pembangunan sistem juga menjadi hal yang sangat penting agar sejak awal korupsi tidak terjadi.

"Menurut saya OTT (operasi tangkap tangan), penindakan, perlu, tapi setelah penindakan harus ada perbaikan sistem yang masuk ke instansi," ujar Jokowi.

"Misalnya, satu provinsi ada gubernur ditangkap. Setelah ditangkap, seharusnya perbaikan sistem masuk ke situ," kata dia.

Jokowi menilai banyak yang perlu dievaluasi, salah satunya adalah sistem rekrutmen di parai politik. Jokowi menekankan, jangan sampai rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar.

"Sehingga nanti orang akan tengak-tengok bagaimana pengembaliannya, bahaya," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Berubah Lagi, Ini Alasan Terbaru Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK

Namun, Jokowi tak menjelaskan lebih jauh apakah ia akan bertemu dengan Komisioner KPK yang saat ini masih menjabat, atau komisioner terpilih yang akan segera dilantik

Masa jabatan Komisioner KPK periode 2015-2019 akan berakhir pada 21 Desember 2019. Setelah itu, Presiden akan melantik komisioner KPK yang baru.

Lima pimpinan KPK itu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, dan Nawawi Pomolango.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X