Jokowi Segera Bertemu KPK Bahas Evaluasi Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 09/12/2019, 14:22 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019). Presiden meminta regulasi dan manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah diselesaikan dan dibereskan serta dibuat pola dan terobosan baru sehingga tidak menjadi beban bagi Bulog. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas tentang pengelolaan cadangan beras pemerintah di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019). Presiden meminta regulasi dan manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah diselesaikan dan dibereskan serta dibuat pola dan terobosan baru sehingga tidak menjadi beban bagi Bulog. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku akan segera bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk membahas evaluasi dan perbaikan sistem pencegahan korupsi.

"Saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal yang saya sampaikan, baik menyampaikan perbaikan sistem," kata Jokowi usai menghadiri pentas drama "Prestasi Tanpa Korupsi" di SMK Negeri 57, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Jokowi mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi seluruh program KPK yang telah berjalan selama 20 tahun terakhir.

Baca juga: Agus: KPK Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun dalam 4 Tahun Terakhir

Menurut dia, penindakan korupsi itu perlu, tetapi pembangunan sistem juga menjadi hal yang sangat penting agar sejak awal korupsi tidak terjadi.

"Menurut saya OTT (operasi tangkap tangan), penindakan, perlu, tapi setelah penindakan harus ada perbaikan sistem yang masuk ke instansi," ujar Jokowi.

"Misalnya, satu provinsi ada gubernur ditangkap. Setelah ditangkap, seharusnya perbaikan sistem masuk ke situ," kata dia.

Jokowi menilai banyak yang perlu dievaluasi, salah satunya adalah sistem rekrutmen di parai politik. Jokowi menekankan, jangan sampai rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar.

"Sehingga nanti orang akan tengak-tengok bagaimana pengembaliannya, bahaya," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Baca juga: Berubah Lagi, Ini Alasan Terbaru Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK

Namun, Jokowi tak menjelaskan lebih jauh apakah ia akan bertemu dengan Komisioner KPK yang saat ini masih menjabat, atau komisioner terpilih yang akan segera dilantik

Masa jabatan Komisioner KPK periode 2015-2019 akan berakhir pada 21 Desember 2019. Setelah itu, Presiden akan melantik komisioner KPK yang baru.

Lima pimpinan KPK itu Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, dan Nawawi Pomolango.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat dengan Mobilitas Tinggi Diminta Tetap Kenakan Masker di Rumah

Masyarakat dengan Mobilitas Tinggi Diminta Tetap Kenakan Masker di Rumah

Nasional
Ini Daftar 27 Hotel di Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Ini Daftar 27 Hotel di Jakarta yang Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kemendagri Bantah Menteri Tito Karnavian Positif Covid-19

Kemendagri Bantah Menteri Tito Karnavian Positif Covid-19

Nasional
27 Hotel di DKI Jakarta Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG

27 Hotel di DKI Jakarta Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG

Nasional
Cak Imin: Semoga Para Dokter dan Tenaga Kesehatan Diberikan Kekuatan...

Cak Imin: Semoga Para Dokter dan Tenaga Kesehatan Diberikan Kekuatan...

Nasional
115 Orang di Lingkungan KPK Positif Covid-19 sejak Maret hingga Hari Ini

115 Orang di Lingkungan KPK Positif Covid-19 sejak Maret hingga Hari Ini

Nasional
Perang Semesta dan Upaya Mencegah Indonesia Jadi Episentrum Covid-19 Dunia

Perang Semesta dan Upaya Mencegah Indonesia Jadi Episentrum Covid-19 Dunia

Nasional
Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Tetap Bertugas dari Rumah

Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Tetap Bertugas dari Rumah

Nasional
Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Jokowi: Pandemi Ajarkan Kita untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Nasional
Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Perludem: Menunda Pilkada karena Pandemi Bukan Kegagalan Demokrasi

Nasional
Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Nasional
Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Giring: Jangan Sampai Kampanye Pilkada Munculkan Klaster Covid-19 Baru

Nasional
Ketua KPU RI Arief Budiman Positif Covid-19

Ketua KPU RI Arief Budiman Positif Covid-19

Nasional
Jokowi: Ruang Kebebasan Sering Dibajak Pihak yang Mengklaim Paling Benar

Jokowi: Ruang Kebebasan Sering Dibajak Pihak yang Mengklaim Paling Benar

Nasional
Jumlah Perempuan di Parlemen Naik, Komnas Perempuan: Tak Sebanding dengan Manfaatnya ke Masyarakat

Jumlah Perempuan di Parlemen Naik, Komnas Perempuan: Tak Sebanding dengan Manfaatnya ke Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X