Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Erick Thohir Punya Banyak PR, Selain Kasus Dirut Garuda Indonesia

Kompas.com - 09/12/2019, 13:56 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza menilai bahwa Menteri BUMN Erick Thohir punya banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, selain kasus penyelundupan kendaraan mewah di pesawat milik Garuda Indonesia.

Menurut Handi, setidaknya ada enam persoalan BUMN yang mesti dituntaskan Erick dalam lima tahun mendatang. Pertama, terkait banyaknya BUMN yang mengalami kerugian.

Sementara, dari 142 BUMN, hanya 25 perusahaan yang mampu meraih laba.

"Pertama, sebagian besar BUMN menunjukkan merugi. Data terakhir, dari 142 BUMN, sebagian besar masih merugi. Dari jumlah tersebut yang mampu meraih laba hanya sekitar 25 BUMN. Sisanya tidak signifikan bahkan merugi," kata Handi dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2019).

Baca juga: 7 BUMN Rugi meski Sudah Disuntik Modal Negara, Sri Mulyani Akan Lakukan Apa?

Selanjutnya, Handi menilai tata kelola BUMN juga masih perlu dibenahi. Kemudian, kata Handi, banyak perusahaan BUMN yang terjerat utang besar.

Ia mengatakan, hingga akhir tahun 2018, total utang BUMN di Indonesia mencapai Rp 1.960 triliun.

"BUMN masih terjerat utang yang besar. Utang BUMN akan sangat memberatkan keuangan BUMN dan negara. Selain itu, risiko gagal bayar juga besar, ini akan menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Menteri Rini Bantah Utang BUMN Tembus Rp 5.000 Triliun

 

Persoalan berikutnya adalah laba BUMN yang dinilai belum optimal. Kinerja BUMN pun disebutkan Handi belum sesuai harapan.

Terakhir, kata Handi, adalah isu korupsi di perusahaan-perusahaan BUMN.

"Banyak kasus korupsi di BUMN. Tingginya kasus moral hazard, khususnya korupsi di BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Kasus korupsi yang melibatkan Direktur Utama BUMN besar seperti Garuda, PLN, Pertamina, pernah diputus bersalah dalam kasus tipikor," tutur Handi.

"Ini seharusnya yang menjadi fokus dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk diselesaikan dalam lima tahun ke depan," imbuh dia.

Baca juga: ICW: Seharusnya Dirut Garuda Indonesia Dipecat Secara Tidak Hormat

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan merombak total jajaran direksi PT Garuda Indonesia setelah kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda lipat mewah Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo.

Tak hanya mencopot Ari Askhara dari kursi direktur utama, sejumlah direksi maskapai pelat merah itu akan diganti jika memang ikut terlibat.

"Kalau memang kotor, ya kita bongkarlah. Ini kan amanah," ujar Erick Thohir seusai peresmian Jalan Tol Kunciran-Serpong di Tangerang Selatan, Jumat (6/12).

"Pak Presiden sudah buat statement yang cukup terbuka bahwa bongkar total manajemen BUMN selama itu tidak benar," kata dia.

Baca juga: Ari Askhara Selundupkan Harley Davidson, Bagaimana Ketentuan Hukumnya?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Nasional
Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Ganjar-Mahfud dan Puan Maharani Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Titiek Soeharto-Didiet Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

PKS Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran: Kita Ucapkan Selamat Bertugas

Nasional
Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Nasional
Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Nasional
Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com