PKS: Erick Thohir Punya Banyak PR, Selain Kasus Dirut Garuda Indonesia

Kompas.com - 09/12/2019, 13:56 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir usai dilantik Presiden Joko Widodo KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMMenteri BUMN Erick Thohir usai dilantik Presiden Joko Widodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza menilai bahwa Menteri BUMN Erick Thohir punya banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, selain kasus penyelundupan kendaraan mewah di pesawat milik Garuda Indonesia.

Menurut Handi, setidaknya ada enam persoalan BUMN yang mesti dituntaskan Erick dalam lima tahun mendatang. Pertama, terkait banyaknya BUMN yang mengalami kerugian.

Sementara, dari 142 BUMN, hanya 25 perusahaan yang mampu meraih laba.

"Pertama, sebagian besar BUMN menunjukkan merugi. Data terakhir, dari 142 BUMN, sebagian besar masih merugi. Dari jumlah tersebut yang mampu meraih laba hanya sekitar 25 BUMN. Sisanya tidak signifikan bahkan merugi," kata Handi dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2019).

Baca juga: 7 BUMN Rugi meski Sudah Disuntik Modal Negara, Sri Mulyani Akan Lakukan Apa?

Selanjutnya, Handi menilai tata kelola BUMN juga masih perlu dibenahi. Kemudian, kata Handi, banyak perusahaan BUMN yang terjerat utang besar.

Ia mengatakan, hingga akhir tahun 2018, total utang BUMN di Indonesia mencapai Rp 1.960 triliun.

"BUMN masih terjerat utang yang besar. Utang BUMN akan sangat memberatkan keuangan BUMN dan negara. Selain itu, risiko gagal bayar juga besar, ini akan menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Menteri Rini Bantah Utang BUMN Tembus Rp 5.000 Triliun

Persoalan berikutnya adalah laba BUMN yang dinilai belum optimal. Kinerja BUMN pun disebutkan Handi belum sesuai harapan.

Terakhir, kata Handi, adalah isu korupsi di perusahaan-perusahaan BUMN.

"Banyak kasus korupsi di BUMN. Tingginya kasus moral hazard, khususnya korupsi di BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Kasus korupsi yang melibatkan Direktur Utama BUMN besar seperti Garuda, PLN, Pertamina, pernah diputus bersalah dalam kasus tipikor," tutur Handi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X