Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/12/2019, 13:56 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza menilai bahwa Menteri BUMN Erick Thohir punya banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, selain kasus penyelundupan kendaraan mewah di pesawat milik Garuda Indonesia.

Menurut Handi, setidaknya ada enam persoalan BUMN yang mesti dituntaskan Erick dalam lima tahun mendatang. Pertama, terkait banyaknya BUMN yang mengalami kerugian.

Sementara, dari 142 BUMN, hanya 25 perusahaan yang mampu meraih laba.

"Pertama, sebagian besar BUMN menunjukkan merugi. Data terakhir, dari 142 BUMN, sebagian besar masih merugi. Dari jumlah tersebut yang mampu meraih laba hanya sekitar 25 BUMN. Sisanya tidak signifikan bahkan merugi," kata Handi dalam keterangan tertulis, Senin (9/12/2019).

Baca juga: 7 BUMN Rugi meski Sudah Disuntik Modal Negara, Sri Mulyani Akan Lakukan Apa?

Selanjutnya, Handi menilai tata kelola BUMN juga masih perlu dibenahi. Kemudian, kata Handi, banyak perusahaan BUMN yang terjerat utang besar.

Ia mengatakan, hingga akhir tahun 2018, total utang BUMN di Indonesia mencapai Rp 1.960 triliun.

"BUMN masih terjerat utang yang besar. Utang BUMN akan sangat memberatkan keuangan BUMN dan negara. Selain itu, risiko gagal bayar juga besar, ini akan menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Menteri Rini Bantah Utang BUMN Tembus Rp 5.000 Triliun

 

Persoalan berikutnya adalah laba BUMN yang dinilai belum optimal. Kinerja BUMN pun disebutkan Handi belum sesuai harapan.

Terakhir, kata Handi, adalah isu korupsi di perusahaan-perusahaan BUMN.

"Banyak kasus korupsi di BUMN. Tingginya kasus moral hazard, khususnya korupsi di BUMN dalam beberapa tahun terakhir. Kasus korupsi yang melibatkan Direktur Utama BUMN besar seperti Garuda, PLN, Pertamina, pernah diputus bersalah dalam kasus tipikor," tutur Handi.

"Ini seharusnya yang menjadi fokus dari Menteri BUMN Erick Thohir untuk diselesaikan dalam lima tahun ke depan," imbuh dia.

Baca juga: ICW: Seharusnya Dirut Garuda Indonesia Dipecat Secara Tidak Hormat

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan merombak total jajaran direksi PT Garuda Indonesia setelah kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda lipat mewah Brompton di pesawat Airbus A330-900 Neo.

Tak hanya mencopot Ari Askhara dari kursi direktur utama, sejumlah direksi maskapai pelat merah itu akan diganti jika memang ikut terlibat.

"Kalau memang kotor, ya kita bongkarlah. Ini kan amanah," ujar Erick Thohir seusai peresmian Jalan Tol Kunciran-Serpong di Tangerang Selatan, Jumat (6/12).

"Pak Presiden sudah buat statement yang cukup terbuka bahwa bongkar total manajemen BUMN selama itu tidak benar," kata dia.

Baca juga: Ari Askhara Selundupkan Harley Davidson, Bagaimana Ketentuan Hukumnya?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com