Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK Berharap Jokowi Bisa Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi

Kompas.com - 09/12/2019, 12:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden Joko Widodo dapat meningkatkan koordinasi antarlembaga di bawahnya untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK).

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, koordinasi merupakan kunci untuk meningkatkan IPK karena korupsi di Indonesia terjadi di banyak sektor serta dilakukan berbagai pihak dan elemen.

"Presiden sebagai panglima pemberantasan korupsi harus bisa mengkordinasikan semua pihak untuk kemudian secara bersama-sama bisa mengatasi kelemahan yang terjadi di banyak sektor," kata Agus dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Perppu KPK Tak Diterbitkan, TII Prediksi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok

Agus menuturkan, indeks persepi korupsi juga diukur lewat berbagai variabel, mulai dari politik, ekonomi, hingga persaingan usaha.

Oleh sebab itu, kata Agus, upaya meningkatkan IPK tidak bisa dibebankan kepada KPK saja. melainkan juga melibatkan berbagai lembaga di bawah koordinasi presiden.

Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Meningkat dan Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai...

Diketahui, IPK Indonesia berada di angka 38 pada perhitungan tahun 2018 lalu. Sedangkan, IPK tahun 2019 disebut akan dirilis dalam waktu dekat.

"Jadi kami sangat berharap di tahun-tahun yang akan datang, koordinasi ini akan lebih baik lagi dan kita bisa mewujudkan Indonesia yang sejahtera, makmur, dengan tingkat korupsi seminimal mungkin," kata Agus. 

Tak Hadir

Presiden Jokowi sendiri tidak hadir dalam acara di KPK. Ia memilih memperingati Hari Antikorupsi Sedunia dengan menyambangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Baca juga: Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Ketua KPK Minta Maaf di Hadapan Pejabat

Presiden mengutus Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK. 

Presiden beralasan, ingin memberikan kesempatan kepada Ma'ruf untuk hadir dalam acara itu.

"Ini kan Pak Ma'ruf belum pernah kesana , ya bagi-bagilah," ujar Presiden Jokowi saat dijumpai di SMK 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin pagi.

Pasalnya, selama lima tahun terakhir, Jokowi selalu menghadiri acara hari antikorupsi yang digelar KPK.

Oleh karena itu, kali ini ia memberikan kesempatan kepada Wapres Ma'ruf Amin yang baru menjabat untuk hadir pula di acara itu.

"Masak setiap tahun saya terus. Ini Pak Ma'ruf belum pernah kesana, silahkan Pak Ma'ruf, saya di tempat lain," kata dia.

Baca juga: Mengapa Ada Hari Antikorupsi Sedunia?

Di SMK itu, Presiden menyaksikan pentas drama 'Prestasi Tanpa Korupsi'.

Dalam pentas itu turut tampil tiga menteri Jokowi yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama serta Menteri BUMN Erick Thohir.

Jokowi berpesan kepada para siswa SMK untuk memetik pelajaran dari drama yang ditampilkan, yakni untuk menjauhi korupsi sekecil apapun sejak usia dini.

 

Kompas TV

4 bulan jelang Kongres Partai Amanat Nasional 2020, perbedaan pandangan dan sikap politik di level elite sudah mulai terasa. Pada pembukaan Rapat Kerja Nasional V di Jakarta, yang sedianya membahas jadwal dan lokasi kongres, namun yang mengemuka justru isu-isu lain, salah satunya soal pencalonan untuk kursi Ketua Umum PAN.     

Sejauh mana perbedaan pandangan dapat pengaruhi kesolidan di tubuh PAN?                     

Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional yang digelar di Jakarta sempat diwarnai kericuhan saat pengurus DPD dan DPW PAN saling menginterupsi saat pembacaan tata tertib sebelum Rakernas PAN ditutup. Namun, kericuhan tidak berlangsung lama karena Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais langsung menenangkan para kader. Gejolak kembali muncul ketika peserta rakernas mulai meneriakkan kata "lanjutkan" saat Ketua Umum Zulkifli Hasan berpidato. Zulhas memang digadang-gadang maju dalam bursa Ketum PAN untuk periode 2020-2025.                                    

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com