Utus Wapres ke KPK, Jokowi Pilih Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57

Kompas.com - 09/12/2019, 09:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tidak memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakorda) yang digelar komisi antikorupsi tersebut.

Jokowi memilih memperingati hari antikorupsi dengan menyambangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Di SMK ini, Presiden Jokowi menyaksikan pentas bertajuk "Prestasi Tanpa Korupsi".

Baca juga: Ini Sejarah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia...

Pantauan Kompas.com, Presiden Jokowi tiba di lokasi pukul 08.47 WIB. Jokowi didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mengenakan kemeja putih lengan panjang ciri khasnya, kehadiran Presiden Jokowi langsung disambut antusias para siswa SMK yang hadir.

Meski lebih memilih hadir di SMK 57, Presiden Jokowi telah mengutus Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menghadiri acara di KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan, KPK telah mengundang Presiden Jokowi dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada Senin ini.

"Kami mengundang beliau. Kalau enggak salah kabarnya nanti akan kami terima dalam waktu dekat," kata Agus dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: KPK Undang Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia

"Jadi kita tunggu beliau. Kehadiran beliau sangat kami harapkan," ujar Agus Rahardjo.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengharapkan kedatangan Presiden Jokkowi agar bisa melakukan perpisahan sebelum masa periode pimpinan KPK berakhir.

"Biar bisa salaman terakhir kali, salaman-salaman sama kami berlima kan, bila perlu peluk presiden-nya," kata dia. 

 

Kompas TV

Keluarga presiden Jokowi maju ke pilkada.

Kontestasi pemilihan wali kota Solo, Jawa Tengah menjadi wadah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, menantu Jokowi, Bobby Nasution siap menjajal peruntungan di pemilihan wali kota Medan, Sumatera Utara.

Setelah berpolemik dengan DPC PDIP Solo, Gibran akhirnya memilih mendaftar lewat DPD PDIP Jawa Tengah.

Politisi PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku meminta Gibran terus berkomunikasi dengan ketua DPC PDIP Solo Rudi Hadyatmo yang sebelumnya merekomendasikan bakal calon walikota berbeda.

Di Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution, suami Kahiyang Ayu juga memilih jalur pendaftaran lewat DPD PDIP Sumatera Utara.

Bobby, membantah tudingan intervensi nama besar Jokowi di balik ambisi politik Gibran dan Bobby.
 

Mardani Ali Sera, ketua DPP PKS mengaku khawatir keduanya menyuburkan praktik nepotisme lewat politik dinasti.

Awal desember tahun lalu, Presiden Joko Widodo pernah mengungkap sikap dan potensi politik putra-putri nya.

Bobby Nasution disebut Jokowi lebih awal menunjukkan ketertarikannya terjun ke dunia politik.

Politik dinasti tak sepenuhnya berdampak negatif.
Konstitusi menjamin semua warga negara punya hak memilih dan dipilih.

Namun, melihat banyaknya calon kepala daerah yang dipilih parpol karena faktor popularitas atau hubungan kekerabatan.

Apakah fungsi ideal partai politik mulai memudar?

Dan bagaimana dinasti politik bisa terbebas dari nepotisme partai politik? 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Nasional
Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Nasional
Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

Nasional
Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

Nasional
Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

Nasional
UPDATE 24 Mei: Ada 4.295 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 24 Mei: Ada 4.295 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 24 Mei: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.548

UPDATE 24 Mei: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 156.548

Nasional
UPDATE 24 Mei: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 5.893.628, Tambah 288

UPDATE 24 Mei: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 5.893.628, Tambah 288

Nasional
UPDATE 24 Mei: Ada 2.933 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Mei: Ada 2.933 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemerintah Berencana Tambah 10 'Rest Area' di Tol Rute Jakarta-Semarang untuk Fasilitasi Pemudik

Pemerintah Berencana Tambah 10 "Rest Area" di Tol Rute Jakarta-Semarang untuk Fasilitasi Pemudik

Nasional
UPDATE 24 Mei: 345 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total 6.053.109

UPDATE 24 Mei: 345 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total 6.053.109

Nasional
Kilas Balik Drama di PTIK saat KPK Hendak Tangkap Harun Masiku

Kilas Balik Drama di PTIK saat KPK Hendak Tangkap Harun Masiku

Nasional
Parkindo 1945 Berubah Jadi Partai Mahasiswa, Menkumham: Silakan Gugat ke PTUN

Parkindo 1945 Berubah Jadi Partai Mahasiswa, Menkumham: Silakan Gugat ke PTUN

Nasional
Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah Sudah Sesuai UU dan Asas Profesionalitas

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah Sudah Sesuai UU dan Asas Profesionalitas

Nasional
Tanggapi Gus Yahya, Jazilul Fawaid Sebut PKB Alat Politik NU

Tanggapi Gus Yahya, Jazilul Fawaid Sebut PKB Alat Politik NU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.