Utus Wapres ke KPK, Jokowi Pilih Peringati Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57

Kompas.com - 09/12/2019, 09:02 WIB
memperingati hari antikorupsi dengan menyambangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). KOMPAS.com/Ihsanuddinmemperingati hari antikorupsi dengan menyambangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tidak memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) untuk menghadiri acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakorda) yang digelar komisi antikorupsi tersebut.

Jokowi memilih memperingati hari antikorupsi dengan menyambangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Di SMK ini, Presiden Jokowi menyaksikan pentas bertajuk "Prestasi Tanpa Korupsi".

Baca juga: Ini Sejarah Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia...

Pantauan Kompas.com, Presiden Jokowi tiba di lokasi pukul 08.47 WIB. Jokowi didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mengenakan kemeja putih lengan panjang ciri khasnya, kehadiran Presiden Jokowi langsung disambut antusias para siswa SMK yang hadir.

Meski lebih memilih hadir di SMK 57, Presiden Jokowi telah mengutus Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menghadiri acara di KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan, KPK telah mengundang Presiden Jokowi dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada Senin ini.

"Kami mengundang beliau. Kalau enggak salah kabarnya nanti akan kami terima dalam waktu dekat," kata Agus dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: KPK Undang Presiden Jokowi dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia

"Jadi kita tunggu beliau. Kehadiran beliau sangat kami harapkan," ujar Agus Rahardjo.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengharapkan kedatangan Presiden Jokkowi agar bisa melakukan perpisahan sebelum masa periode pimpinan KPK berakhir.

"Biar bisa salaman terakhir kali, salaman-salaman sama kami berlima kan, bila perlu peluk presiden-nya," kata dia. 

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X