Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Politikus PDI-P Ini, Tak Semua Anak Penguasa Sukses di Politik

Kompas.com - 08/12/2019, 18:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Dwi Ria Latifa menilai, tidak semua orang yang memiliki hubungan dengan kekuasaan selalu berhasil di dunia politik.

Ia menilai, semua orang memiliki kesempatan yang sama lantaran harus sama-sama berjuang agar sukses di dunia politik.

Ia lantas mencontohkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang kalah di Pilkada DKI Jakarta meskipun ia putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau saya kembali lagi katakan, contoh yang paling konkret menurut saya melihat apakah seperti Mas AHY yang bertarung mungkin dianggap darah biru sebagai anak Pak SBY," kata Dwi saat ditemui di Hotel Ibis Tamarin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

"Ketika pertarungan terjadi, beliau langsung diterima oleh masyarakat? Kan tidak juga, kalah. Artinya masyarakat menilai bahwa walaupun seseorang itu ada oligarki yang tadi dikhawatirkan di dalam dirinya, tidak serta merta kemudian dia bisa otomatis aji mumpung," lanjut Dwi.

Baca juga: Waketum Demokrat Bantah Isu Megawati Halangi AHY Masuk Kabinet

Hal yang sama berlaku bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakanuming Raka yang hendak mencalonkan diri di Pilkada Solo melalui PDI-P.

Dwi mengatakan, Gibran pun tidak bisa serta-merta memanfaatkan statusnya sebagai anak presiden untuk duduk sebagai kepala daerah.

Ia mesti terlebih dahulu membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.

Baca juga: Gibran Ingin Maju Pilkada Solo, Gerindra: Beliau Harus Berjuang Sendiri

Di PDI-P, lanjut Dwi, seorang kader harus ditempa dari bawah agar bisa menduduki berbagai posisi strategis.

"Dari bawah, beliau harus jadi kader dulu atau kalau dia tidak jadi kader dia mendaftarkan diri dari DPC (Dewan Pimpinan Cabang), mau anak presiden pun tetap proses dari bawah," ujar Dwi.

"Nah beliau kita lihat apakah melakukan proses itu, kemudian di situ juga calonnya banyak bukan hanya beliau saja, Mas Gibran saja. Akan ada calon dari internal PDI-P yang lain atau dari eksternal yang kemudian nanti di situ proses demokrasi itu terjadi di PDI-P dari bawah itu," lanjut dia.

 

Kompas TV

Dewan Komisaris Garuda Indonesia memberhentikan sementara para direksi yang terindikasi terlibat dalam penyelundupan Harley-Davidson dan 2 sepeda Brompton. Keputusan itu diambil seusai pertemuan Dewan Komisaris dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir di Kementerian BUMN.

Salah satu yang diberhentikan sementara yakni Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara terhitung sejak 5 Desember 2019. Sebagai gantinya Dewan Komisaris menunjuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fuad Rizal menduduki posisi Plt Dirut Garuda Indonesia menggantikan Ari Askhara.

Pemberhentian sementara berlaku hingga dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa yang akan dilakukan setelah 45 hari pengajuan kepada Otoritas Jasa Keuangan terhitung mulai Senin (9/12/2019) esok.

#PenyelundupanHarleyDavidson #ErickThohir #GarudaIndonesia 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com