Ace Hasan: Tidak Ada Intervensi Pemerintah dalam Munas Golkar

Kompas.com - 08/12/2019, 17:44 WIB
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di sela-sela acara Pendidikan Politik Partai Golkar di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Sabtu (30/11/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di sela-sela acara Pendidikan Politik Partai Golkar di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP demiosioner Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membantah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengintervensi pelaksanaan Musyawarah Nasional X Golkar.

"Saya kira tidak ada keterlibatan dan tidak ada intervensi dari pemerintah terkait dengan Munas Golkar," kata Ace saat ditemui di Hotel Ibis Tamarin, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

Ia mengakui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menemui sejumlah tokoh di pemerintahan seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Baca juga: Airlangga Hartarto Ditetapkan Jadi Ketua Umum Golkar Lewat Aklamasi

Namun, ia mengatakan, pertemuan tersebut tidak membahas dukungan Ketua Dewan Pimpinan Darerah (DPD) tingkat I dan II Golkar selaku pemilik suara di Munas X.

Ace memastikan seluruh Ketua DPD tingkat I dan II Golkar mendukung Airlangga kembali memimpin partai tanpa intervensi.

Menurut Ace, tak ada kontrak politik antara Golkar dengan pemerintah dalam Munas X sehingga partai berlambang beringin itu kembali menegaskan dukungannya kepada pemerintahan Jokowi.

"Kalau kita ngobrol atau bincang-bincang dengan pejabat-pejabat, apa lagi Pak Airlangga juga Menko Perekonomian, Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) Ketua MPR saya kira wajar. Yang jadi catatan terpenting para pejabat tidak memengaruhi para Ketua-ketua DPD," lanjut dia.

Baca juga: Politisi Golkar Akui Ada Peran Jokowi di Balik Terpilihnya Airlangga Hartarto

Sebelumnya Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengakui ada peran Presiden Jokowi dalam mulusnya langkah Airlangga Hartarto kembali menjabat sebagai Ketua Umum Golkar.

Menurut Doli, Jokowi melalui Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berperan di menit-menit akhir untuk meyakinkan Bambang Soesatyo mundur dari persaingan.

"Itu menjadi salah satu faktor. Faktor pengunci akhir, posisi pemerintah Pak Jokowi, dan peran Pak Luhut yang kita lebih menempatkannya sebagai senior partai," kata Doli dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Munas Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi, Kamis (5/12/2019).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X