Saut Situmorang Minta Perkembangan Kasus Novel Juga Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 08/12/2019, 14:56 WIB
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat ditemui usai acara Cross Check bertajuk Hentikan Diskon Hukuman Koruptor di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Ketua KPK Saut Situmorang saat ditemui usai acara Cross Check bertajuk Hentikan Diskon Hukuman Koruptor di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Sitomorang mengatakan, apa pun perkembangan kasus Novel Baswedan harus dilaporkan ke KPK oleh kepolisian.

Hal tersebut disampaika Saut Situmorang saat ditemui di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019)

"Kami masih tunggu (laporan kasus Novel Baswedan) kemarin saya sudah jelaskan juga, apa pun hasilnya harus dilaporkan," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Kapolri Jenderal Pol Idham Azis datang ke Istana pada 9 Desember 2019 untuk menanyakan seputar perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK tersebut.


Baca juga: Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Dapat Tingkatkan Citra Polri

Saut mengatakan, di KPK sendiri sudah ada tim yang akan lebih intens lagi dalam menangani kasus Novel Baswedan.

Sedianya, tim tersebut lebih intens berkoordinasi dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang baru, yakni Irjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Sudah ada tim itu, tapi nanti akan lebih intens lagi dengan pejabat Bareskrim yang baru, lebih intens dan ada kemajuan," kata dia.

KPK, kata dia, akan mempublikasikan laporan yang diterimanya kepada publik.

Sebab, hasil penyidikan harus diketahui oleh masyarakat luas.

"Iya. Pasti (dipublikasikan) karena kalau penyidikan publik harus tahu dan karena KPK ada di tim yang mengikuti perkembangannya," kata dia.

Baca juga: Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Terungkap, Ini Saran untuk Kabareskrim Baru

Saut menilai, laporan atas perkembangan kasus Novel Baswedan juga akan mempengaruhi indeks persepsi korupsi di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam pengungkapan kasusnya pun dinilainya harus dilakukan transparan agar masyarakat tidak memiliki pandangan yang macam-macam.

Kasus penyiraman air keras Novel Baswedan belum menemui titik terang sejak peristiwa yang terjadi 11 April 2017.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

TNI AU Sukses Upgrade F-16, Canggihnya Jadi Setara Pesawat Tempur Terbaru

Nasional
Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Sembuh dari Corona, WNI di Singapura Keluar Rumah Sakit

Nasional
Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja, Wakil Ketua Baleg DPR Minta Pemerintah Jelaskan

Nasional
Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Mahfud Minta Polsek Tonjolkan Restorative Justice, Tak Usah Cari-cari Perkara

Nasional
Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Polemik Pembangunan Rumah Ibadah di Karimun, Ketua MPR Minta Kepala Daerah Jaga Kondusifitas

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT hingga Sadomasokis, Ini 5 Pengusulnya

Nasional
Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Dalam Draf RUU Ketahanan Keluarga Diatur Larangan Aktivitas BDSM

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

RUU Ketahanan Keluarga Atur Sewa Rahim, Pelaku Dipidana dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

LBGT Diatur RUU Ketahanan Keluarga, Pengusul Sebut atas Nama Pancasila

Nasional
KPK Panggil Anak Bupati Sidoarjo sebagai Saksi

KPK Panggil Anak Bupati Sidoarjo sebagai Saksi

Nasional
Donor Sperma dan Sel Telur Terancam Pidana dalam RUU Ketahanan Keluarga

Donor Sperma dan Sel Telur Terancam Pidana dalam RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Enam Saksi

Kasus Suap Lapas Sukamiskin, KPK Panggil Enam Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X