Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilihan Ketum PAN Diprediksi Aklamasi

Kompas.com - 08/12/2019, 07:32 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan Kongres V PAN diprediksi akan berlangsung aklamasi menyusul 30 DPW dan 420 DPD PAN menyatakan dukungan kepada Zulkifli Hasan untuk melanjutkan posisi ketua umum.

"Insya allah kongres akan datang bisa aklamasi,” ujar Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat (NTB) Muazim Akbar di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Adapun 30 DPW yang telah menyatakan dukungan itu minus empat wilayah lainnya. 

Sebelumnya, sebanyak 30 DPW PAN se-Indonesia menyatakan dukungan dini terhadap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai ketua umum petahana periode 2020-2025.

Baca juga: Soal Dukungan Dini ke Zulkifli Hasan, DPW PAN Sulut Yakin Amien Rais Bisa Terima

Pengukuhan dukungan ini dilakukan setelah mereka setelah mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN V di Hotel Millennium, Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (7/12/2109)

"Kami 30 DPW meminta, memohon, dan mendukung Zulkifli Hasan untuk menjadi ketua umum PAN periode 2020-2025," ujar Ketua DPW PAN Nusa Tenggara Barat Muazim Akbar di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Muazim mengatakan, aliran dukungan tidak hanya berasal dari tingkat DPW, sebanyak 420 dari 516 DPD se-Indonesia diklaim sudah mendukung mantan Ketua MPR tersebut.

Selain kesepakatan dukungan, 30 DPD juga telah memutuskan terkait tuan rumah dan waktu Kongres V.

Baca juga: Dukung Zulkifli Hasan, DPW PAN: Jangan Dianggap Kami Berbenturan dengan Amien Rais

Muazim mengatakan, dari kesepakatan tersebut memutuskan bahwa Sulawesi Tenggara menjadi tuan rumah dan waktu pelaksanaan berlangsung pada Maret 2020.

"Kami dari 30 DPW memohon, meminta DPP untuk segera menetapkan tempat pelaksanaan kongres sesuai kesepakatan di Sulawesi Tenggara," kata dia.

"Paling lambat bulan Maret, kami menyetujui itu, tentu itu tidak buru-buru, kami serahkan sepenuhnya ke DPP," kata Muazin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com