JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan, pembentukan tim pencari fakta ( TPF) bisa dijadikan alternatif untuk menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.
Presiden, kata Yati, bisa mendorong terbentuknya TPF independen ini.
"Itu bisa jadi salah satu pilihan (tim independen) kalau Polri takut (mengungkap). Ya dia (Polri) tidak berhasil, sehingga saya rasa Presiden punya otoritas yang sangat punya legitimasi untuk mengeluarkan keputusan politik," ujar Yati di Kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).
Baca juga: Polri Tunjuk Kabareskrim Baru, ICW: Jangan Sampai Kasus Novel Baswedan Jadi Piala Bergilir
Tujuannya, agar kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tersebut menemui titik terang.
Sebab, Kontras menilai, Polri telah gagal dalam penanganan kasus Novel. Padahal, kasus Novel mewakili rasa keadilan publik, bukan hanya pribadi.
"Kami mendorong Pak Idham Aziz selaku Kapolri baru, jangan korbankan institusi anda untuk sekelompok orang atau untuk kepentingan pelaku. Apa pun itu temuan kasus ini sebaiknya dibuka jangan ditutupi," tambah Yati.
Diketahui, pembentukan TPF kasus Novel sebelumnya sudah dicetuskan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.
Mardani mengatakan, kasus penyiraman air keras terhadap Novel sudah layak mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Baca juga: Jokowi Dituntut Sampaikan Perkembangan Kasus Novel Baswedan
Dia menilai pembentukan TPF sudah layak dilakukan atas kasus ini.
"Kalau tidak salah sudah ketiga kalinya (perpanjangan penanganan kasus). Sehingga sudah sangat layak untuk membentuk TPF yang terdiri dari teman-teman independen sebagai tanda keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini, " ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2012).
Menurut Mardani, belum adanya titik terang atas kasus ini hingga hampir dua tahun lamanya merupakan hal memalukan.
