Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) mencermati naiknya hotspot untuk mencegah terjadinya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri membahas pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Jumat (6/10/2019).

"Yang agak spesifik dari arahan (pemerintah) pusat agar ada atensi untuk puncak atau naiknya hotspot pada bulan Februari," ujar Mahfud MD, dikutip dari siaran pers Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tidak hanya hotspot, pemda juga diminta untuk cekatan dan tanggap dalam mengelola maupun menangani lahan gambut di wilayahnya serta mencermati curah hujan.

Baca juga: Kementerian LHK Sebut Sebaran Hotspot di Area Karhutla Menurun

Ini termasuk juga memperkuat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta mengawasi hutan yang belum berizin.

"Pemda itu supaya cekatan menangani gambut dengan dukungan teknis dari pusat dan cermati curah hujan," kata dia.

Mahfud MD mengatakan, wilayah Aceh, Riau dan Sumatera terutama Sumatera Barat perlu mendapat perhatian khusus untuk pencegahan karhutla.

Pasalnya wilayah-wilayah tersebut memiliki area gambut yang cukup sulit dijangkau, termasuk adanya sarana yang kurang di lapangan dan keteledoran masyarakat itu sendiri yang membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan.

"Pemerintah meminta kesiapsiagaan pemda dalam menghadapi berbagai persoalan dan kendala yang berkaitan dengan karhutla," kata dia.

Adapun untuk kekurangan saran dan prasarana, kata dia, pemda akan mendapat dukungan yang dikoordinasikan oleh sejumlah kementerian.

Antara lain Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), KLHK, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta stakeholder terkait.

"Dukungan dana kontingensi untuk Polri, TNI, dan aparat lapangan, kepegawaian dan penghargaan juga akan dikoordinasikan lebih lanjut," ujar dia.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Sebelumnya, Menko Polhukam juga menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling baik dalam menangani dibandingkan negara lainnya yang mengalami hal sama.

Dia juga menyebutkan bahwa penanganan karhutla pada tahun 2020 akan lebih mudah.

Hal tersebut berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi perubahan iklim signifikan yang akan menyebabkan karhutla terjadi lebih parah.

Antisipasinya pun, kata dia, untuk tahun 2020 diprediksi akan lebih mudah lagi dengan kesiapsiagaan sejak saat ini.