ICW Dorong Kasus Harley Davidson Eks Dirut Garuda Dibawa ke Ranah Pidana Korupsi

Kompas.com - 06/12/2019, 19:41 WIB
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKoordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch mendorong kasus penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dilakukan eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia Ari Askhara dibawa ke ranah pidana

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, sanksi administratif berupa pencopotan Ari dari jabatan Dirut Garuda tidak cukup karena tindakan yang dilakukan Ari tergolong korupsi.

"Menurut saya dibawa ke pidana, tidak selesai di soal administrasi dia diberhentikan, dia harus dijerat dengan tindak pidana korupsi," kata Donal kepada Kompas.com di Kampus UI Salemba, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Ikut Ari Askhara ke Perancis, Bagaimana Nasib Tiga Direksi Garuda?


Donal menuturkan, Ari dinilai telah melakukan korupsi karena tindakannya menyelundupkan barang untuk kepentingannya merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.

Menurut Donal, Ari dapat dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Wewenangnya jelas, ada kekuasaan direksi, direktur utama, yang disalahgunakan dan kemudian dia menerima manfaat dari penyalahgunaan wewenang itu untuk mengimpor kendaraan," kata Donal.

Di samping itu, Donal mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir dalam melakukan bersih-bersih di BUMN, salah satunya dengan mencopot Ari dari kursi Dirut Garuda.

"Menurut saya, upaya ini harus konsisten dilakukan, meletakkan orang baik kemudian mencopot orang-orang yang bermasalah di BUMN," kata Donal.

Ia pun mengingatkan bahwa masih banyak persoalan di perusahaan-perusahaan pelat merah yang mesti dituntaskan Erick seperti budaya titip-menitip proyek, kerugian defisit BUMN, hingga penempatan orang-orang titipan di BUMN.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bakal memberhentikan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara.

Baca juga: Jokowi: Pemecatan Dirut Garuda Pesan untuk Semua, Jangan Main-main!

Ari dicopot dari jabatannya karena menyelundupkan onderdil Harley Davidson keluaran tahun 1972 serta dua sepeda Brompton dalam penerbangan Garuda.

“Dengan itu, saya akan memberhentikan Saudara Direktur Utama Garuda dan tentu proses ini kami, karena Garuda adalah perusahaan publik, akan ada prosedur lainnya," ujar dia ketika memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Erick pun memaparkan, Ari telah melakukan instruksi untuk mencari motor Harley Davidson klasik tahun 1972 sejak tahun 2018.

Selain itu, yang bersangkutan juga telah melakukan transfer dana ke rekening pribadi Finance Manager Garuda Indonesia berinisial IJ di Amsterdam.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Tolak RUU Ketahanan Keluarga, Komnas Perempuan Minta DPR Selesaikan RUU PKS

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Drafter Dinilai Tak Paham Keinginan Presiden

Nasional
Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X