Polri Tunjuk Kabareskrim Baru, ICW: Jangan Sampai Kasus Novel Baswedan Jadi Piala Bergilir

Kompas.com - 06/12/2019, 19:04 WIB
Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi di kawasan Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/7/2019). Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan bahwa kinerja Tim Satgas kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, cenderung hanya melakukan tindakan yang bersifat formalitas dan tidak transparan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. MUHAMMAD ADIMAJAPengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi di kawasan Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/7/2019). Dalam aksi tersebut mereka menyampaikan bahwa kinerja Tim Satgas kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, cenderung hanya melakukan tindakan yang bersifat formalitas dan tidak transparan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch menyebutkan bahwa penuntasan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan adalah tantangan utama Kepala Divisi Propam Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo yang baru ditunjuk menjadi Kepala Bareskrim Polri.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, Listyo Prabowo harus menyelesaikan kasus Novel yang selama ini seolah menjadi "piala bergilir" bagi para pejabat Polri.

"Jangan sampai kasus Novel Baswedan ini seperti piala bergilir, ditangani oleh satu Kabareskrim ke Kabareskrim yang lain sehingga tidak ada ujung penuntasan dari kasus itu sendiri," kata Donal di Kampus UI Salemba, Jumat (6/12/2019).

Donal berharap, Listyo sebagai Kabareskrim yang baru bisa secara efektif dan memiliki komitmen untuk menuntaskan kasus Novel Baswedan.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Berharap Kabareskrim Baru Mampu Tuntaskan Kasus Novel

Menurut dia, penunjukan Listyo sebagai Kabareskrim dinilai tak lepas dari posisinya sebagai mantan ajudan Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, sebagai orang dekat Jokowi, Listyo mestinya punya motivasi yang tebal dalam menuntaskan kasus Novel karena kasus itu menjadi salah satu prioritas Jokowi.

"Semakin lama tidak tertangani, yang disorot bukan hanya kepolisian, tetapi juga Presiden selalu dipertanyakan komitmennya untuk mengungkap kasus-kasus dan penyerangan terhadap Novel Baswedan," ujar Donal.

Seperti diketahui, sejak Novel disiram air keras pada 11 April 2017 sudah ada tiga pejabat Polri yang bergantian mengisi posisi Kabareskrim.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis akhirnya menunjuk Kepala Divisi Propam Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim).

Hal itu tertuang dalam surat telegram bernomor ST/3229/XII/KEP./2019 tertanggal 6 Desember 2019.

Baca juga: Kapolri Tunjuk Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit sebagai Kabareskrim

Surat telegram itu ditandatangani oleh Asisten Kepala Polri bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Eko Indra Heri.

Telegram itu dibenarkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono.

Jabatan Kabareskrim memang telah kosong sejak ditinggalkan Idham.

Namun, hingga lebih dari sebulan sejak dilantik sebagai Kapolri pada 1 November 2019, Idham tak kunjung menunjuk penggantinya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

Nasional
Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Nasional
Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Nasional
Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Nasional
Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Nasional
IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Nasional
Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Nasional
Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Nasional
Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Nasional
OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

Nasional
Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Nasional
Perludem Soroti Rencana KPU Kirim Petugas ke RS untuk Fasilitasi Pemilih Covid-19

Perludem Soroti Rencana KPU Kirim Petugas ke RS untuk Fasilitasi Pemilih Covid-19

Nasional
OTT, KPK Tangkap Pejabat Kemensos

OTT, KPK Tangkap Pejabat Kemensos

Nasional
Panggil Dubes Inggris, Kemenlu Sampaikan Protes Keras soal Benny Wenda

Panggil Dubes Inggris, Kemenlu Sampaikan Protes Keras soal Benny Wenda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X