KILAS

BDF Ke-12 Diskusikan Hambatan dan Perwujudan Ekonomi Inklusif

Kompas.com - 06/12/2019, 15:22 WIB
Bali Democracy Forum (BDF) ke-12, di Dua Convention Center Bali, Kamis (5/12/2019). DOK. Humas Kementerian Luar NegeriBali Democracy Forum (BDF) ke-12, di Dua Convention Center Bali, Kamis (5/12/2019).

KOMPAS.com - Deputi Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan pentingnya ekonomi inklusif sebagai usaha untuk pemenuhan kesejahteraan.

Demokrasi tanpa pemenuhan kebutuhan ekonomi akan sulit berkembang," ungkapnya dalam pembahasan diskusi Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 dengan tema besar "Demokrasi dan Inklusivitas" di Bali, Kamis (5/12/2019).

Pembahasan tema tersebut muncul tak lepas akibat ketimpangan ekonomi di sejumlah negara dan menurunnya pertumbuhan ekonomi global. Tema itu pun merupakan yang kali pertama dibahas di forum BDF.

Untuk itu, para pembicara yang hadir menyampaikan berbagai tantangan dan hambatan dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif.

Baca juga: Junjung Demokrasi Inklusif, Ini Jalannya Bali Democracy Forum Ke-12

Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6/2019), dijelaskan, tantangan yang dimaksud antara lain jangkauan geografis, akses pendidikan terbatas, ketimpangan meningkat, dan pembangunan yang cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi.

Saran-saran mewujudkan ekonomi inklusif

Di tempat yang sama, dialog bisnis dengan tema lebih khusus “ Ekonomi Inklusif” juga menyimpulkan saran-saran yang masuk untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif.

Beberapa saran tersebut, yaitu perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah non-pusat ekonomi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan akses terhadap sistem pendidikan.

Adapun Sekjen HIPMI Bagas Adhadirgha selaku moderator dialog menyimpulkan, perlunya membangun ekosistem ekonomi inklusif dengan berbagai pihak, baik kalangan pemerintah, swasta, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Hal tersebut agar kebijakan yang dikeluarkan dapat dipahami dan diimplementasi secara bersama.

Baca juga: Menlu Retno Marsudi Tekankan Demokrasi Harus Inklusif, Ini Caranya

Sementara itu, ekonomi kreatif yang terus dipromosikan Indonesia telah disambut positif dengan disahkannya suatu resolusi pada Sidang Majelis PBB di New York.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X