KILAS

BDF Ke-12 Diskusikan Hambatan dan Perwujudan Ekonomi Inklusif

Kompas.com - 06/12/2019, 15:22 WIB
Bali Democracy Forum (BDF) ke-12, di Dua Convention Center Bali, Kamis (5/12/2019). DOK. Humas Kementerian Luar NegeriBali Democracy Forum (BDF) ke-12, di Dua Convention Center Bali, Kamis (5/12/2019).

KOMPAS.com - Deputi Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan pentingnya ekonomi inklusif sebagai usaha untuk pemenuhan kesejahteraan.

Demokrasi tanpa pemenuhan kebutuhan ekonomi akan sulit berkembang," ungkapnya dalam pembahasan diskusi Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 dengan tema besar "Demokrasi dan Inklusivitas" di Bali, Kamis (5/12/2019).

Pembahasan tema tersebut muncul tak lepas akibat ketimpangan ekonomi di sejumlah negara dan menurunnya pertumbuhan ekonomi global. Tema itu pun merupakan yang kali pertama dibahas di forum BDF.

Untuk itu, para pembicara yang hadir menyampaikan berbagai tantangan dan hambatan dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif.

Baca juga: Junjung Demokrasi Inklusif, Ini Jalannya Bali Democracy Forum Ke-12

Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6/2019), dijelaskan, tantangan yang dimaksud antara lain jangkauan geografis, akses pendidikan terbatas, ketimpangan meningkat, dan pembangunan yang cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi.

Saran-saran mewujudkan ekonomi inklusif

Di tempat yang sama, dialog bisnis dengan tema lebih khusus “ Ekonomi Inklusif” juga menyimpulkan saran-saran yang masuk untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif.

Beberapa saran tersebut, yaitu perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah non-pusat ekonomi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan akses terhadap sistem pendidikan.

Adapun Sekjen HIPMI Bagas Adhadirgha selaku moderator dialog menyimpulkan, perlunya membangun ekosistem ekonomi inklusif dengan berbagai pihak, baik kalangan pemerintah, swasta, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Hal tersebut agar kebijakan yang dikeluarkan dapat dipahami dan diimplementasi secara bersama.

Baca juga: Menlu Retno Marsudi Tekankan Demokrasi Harus Inklusif, Ini Caranya

Sementara itu, ekonomi kreatif yang terus dipromosikan Indonesia telah disambut positif dengan disahkannya suatu resolusi pada Sidang Majelis PBB di New York.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Ombudsman Minta Pemerintah Terbitkan Larangan Masuk bagi Warga China

Nasional
Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Nasional
Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Wuhan Masih Diisolasi, Kemenlu Sebut Belum Memungkinkan Evakuasi WNI

Nasional
 Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Souw Beng Kong, Kapiten Etnis Tionghoa Berpengaruh yang Dipercaya Belanda...

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Gagas Omnibus Law, UU Sapu Jagat untuk Investasi

Nasional
Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Kesaksian Savic Ali soal Tragedi Semanggi I, Derap Sepatu Lars hingga Suara Tembakan

Nasional
Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Catatan 100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf Amin...

Nasional
Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Saat Soe Hok Gie Diminta Tunjukkan Keindonesian

Nasional
Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Virus Corona Menyebar, Pemerintah Diminta Siapkan Protokol Penyelamatan WNI di China

Nasional
Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Soe Hok Gie dan Kisah Seorang Intelektual Muda Indonesia

Nasional
Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Tanggapi Anies, Kasetpres: Kalau Banjir Harus Cari Dulu Wilayah Ini Kewenangan Siapa?

Nasional
Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Wapres Sebut Masih Banyak Sarjana Belum Terserap Lapangan Kerja

Nasional
Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Nasional
AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

AJI Jakarta: Jangan Abaikan Hak Jurnalis, dari Pemulihan Trauma, Cuti, hingga Uang Lembur

Nasional
Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Baleg: 2 Bulan Pun Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bisa Selesai, asal...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X