Stafsus Presiden Nilai Kelompok Disabilitas Perempuan Kurang Terwakili dalam Politik

Kompas.com - 06/12/2019, 14:08 WIB
Angkie Yudistia Instagram/angkie.yudistiaAngkie Yudistia

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Angkie Yudistia, menilai bahwa kelompok disabilitas perempuan masih terpinggirkan dalam kehidupan politik dan publik.

Padahal, partisipasi perempuan disabilitas dalam proses politik akan mendorong peningkatan status mereka sebagai warga negara yang setara dengan masyarakat pada umumnya.

Hal ini disampaikan Angkie Yudistia dalam forum Dialog Regional ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) di Bangkok, Thailand.

"Dari sekitar 90 juta orang penyandang disabilitas di Asia Tenggara, diperkirakan sekitar 60 persen di antaranya atau 54 juta orang merupakan perempuan," kata Angkie melalui keterangan tertulis, Jumat (6/12/2019).

"Namun, baik perempuan dengan disabilitas maupun persons with disabilities (PwD) dengan identitas gender terpinggirkan lainnya masih kurang terwakili dalam kehidupan politik dan publik," tuturnya.

Baca juga: Harapan di Pundak Angkie Yudistia: Melawan Stigma Disabilitas

Atas hal tersebut, dalam forum dialog AICHR, Angkie merekomendasikan sejumlah hal.

Pertama, melibatkan perempuan disabilitas dalam perumusan kebijakan nasional. Tidak hanya itu, mereka juga bisa dilibatkan dalam proses pelaksanaan kebijakan, sampai pemantauan yang melibatkan pemangku kepentingan.

Dalam forum yang melibatkan sejumlah negara di Asia itu juga disepakati bahwa negara-negara peserta AICHR harus dapat membentuk kelompok kerja yang melibatkan pakar untuk berbagi informasi dan berkolaborasi, untuk memastikan penyandang disabilitas perempuan tidak dirugikan.

"Negara-negara ASEAN juga diharapkan dapat lebih melibatkan perempuan disabilitas dan rekan-rekan lainnya untuk aktif dalam partai politik, serta memberdayakan mereka sebagai peserta aktif dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan visibilitas lahirnya para pemimpin dari kelompok disabilitas," ujar Angkie.

Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Angkie, perlu pemahaman untuk menciptakan peluang atas partisipasi politik penyandang disabilitas.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

Nasional
'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

"DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

Nasional
Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

Nasional
Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

Nasional
Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

Nasional
Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

Nasional
Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

Nasional
Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

Nasional
Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

Nasional
Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

Nasional
Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X