Kompas.com - 06/12/2019, 13:52 WIB
Bambang Soesatyo di Kantor DPP PKS,  Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019). Dian Erika/KOMPAS.comBambang Soesatyo di Kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai penunjukan Irjen Listyo Sigit sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri sudah tepat.

Kepala Divisi Propam Polri itu dianggap memiliki pengalaman yang cukup untuk menggantikan posisi Jenderal Pol Idham Azis, yang kini telah menjabat sebagai Kapolri.

Sebelum menjabat sebagai Kadiv Propam sejak 2018, Listyo pernah menjabat sebagai Kapolda Banten (2016-2018) dan ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014-2016.

“Penilaian utama untuk menduduki sebuah amanah jabatan adalah rekam jejak yang teruji dan kualitas diri yang mumpuni,” kata Bambang dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (6/12/2019).

“Penunjukan Irjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kabareskrim sangat tepat,” imbuh dia.

Baca juga: Kapolri Tunjuk Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit sebagai Kabareskrim

Bambang berharap, Kabareskrim baru segera tancap gas untuk menyelesaikan sejumlah kasus hukum yang ada, baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Dan yang terpenting, tidak menjadikan hukum sebagai barang dagangan, melainkan menjadikan hukum sebagai panglima menegakan kebenaran dan keadilan,” ujarnya.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, ada sejumlah tantangan berat yang akan dihadapi Listyo sebagai Kabareskrim baru.

Mulai dari meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) penyidik hingga penyediaan teknologi penyidikan berkualitas yang dapat membantu kinerja penyidik.

“Sehingga, bisa menegakkan hukum secara prima baik kepada saksi, ahli, maupun tersangka,” ucapnya.

Selain itu, Listyo diharapkan dapat meningkatkan sinergi antarpenegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya.

Kemudian aktif untuk turun ke kampus, organisasi kemasyarakatan, pemuka agama, ataupun kalangan lainnya guna meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

"Paradigma Bareskrim ke depan perlu diubah bukan dengan seberapa banyak berhasil menyelesaikan perkara, melainkan seberapa banyak mampu menekan terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat. Memasyarakatkan hukum menjadi tugas dan tantangan Bareskrim yang tak mudah," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X