Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Penanganan Karhutla di Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain

Kompas.com - 06/12/2019, 13:30 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menuturkan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling baik dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan Mahfud seusai memimpin Rapat Koordinasi Khusus (rakorsus) Tingkat Menteri membahas Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Jumat (6/12/2019).

"Secara umum kami bersyukur tahun 2019 tertangani dengan baik apalagi jika dibandingkan negara-negara lain yang juga punya masalah dengan karhutla," ujar Mahfud.

Baca juga: Menteri LHK Temui Mahfud MD Bahas Persiapan Rakor Atasi Karhutla

Menurut Mahfud, jika dibandingkan dengan negara lain yang mengalami hal serupa, situasi di Indonesia terhitung paling aman.

Meskipun, pada 2019 dan tahun-tahun sebelumnya karhutla kerap terjadi.

"Indonesia terhitung yang paling aman meskipun kita merasakan di sana-sini masih ada (karhutla) itu tahun 2019," kata Mahfud.

Baca juga: Terburuk sejak 2015, Karhutla Ancam Orangutan hingga Perburuk Perubahan Iklim Dunia

Di sisi lain, lanjut Mahfud, luas hutan dan lahan yang mengalami kebakaran sudah berkurang.

Sepanjang 2019 tercatat ada 950 hektare luar area kebakaran. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan 1997 yang mencapai jutaan hektare.

"Itu yang terjadi sebagai prestasi yang kita lakukan," tutur dia.

Mantan Ketua MK itu pun memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi dalam menghadapi karhutla.

Sementara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi tidak akan terjadi perubahan iklim yang akan menyebabkan karhutla lebih parah pada 2020.

"Insya Allah mudah diantisipasi dan berdasarkan evaluasi yang dilakukan tadi cukup bagus dan siap (hadapi karhutla) dengan beberapa catatan ke depan," ucapnya.

Baca juga: Menteri LHK: Masuk Musim Penghujan, Karhutla di Sumsel Sudah Berkurang

Mahfud mengatakan, hasil rakorsus tersebut akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai antisipasi khusus karhutla yang mungkin bisa terjadi lagi pada 2020 mendatang.

Rakorsus tersebut dihadiri sejumlah menteri, mulai dari Menteri LHK Siti Nurbaya sebagai tuan rumah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Munardo.

Baca juga: Per Desember 2019, Total 25 Perusahaan Jadi Tersangka Karhutla

Untuk Diketahui, pada Oktober 2019 ini sejumlah wilayah terkena karhutla dan menyebabkan kabut asap, antara lain di Sumatera, Riau dan Kalimantan.

Sejauh ini sudah terdapat 25 perusahaan yang menjadi tersangka karhutla sepanjang 2019 ini dan telah ditetapkan oleh kepolisian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com