Jokowi Sebut Menkes Sudah Punya Jurus Atasi Defisit BPJS Kesehatan

Kompas.com - 06/12/2019, 11:15 WIB
Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon, Jumat (6/12/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon, Jumat (6/12/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

CILEGON, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah menemukan cara untuk membenahi masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan.

"Menkes sudah menyampaikan di ratas kemarin, tahun depan jurusnya sudah ketemu (dalam mengatasi defisit BPJS Kesehatan)," kata Jokowi usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) layanan BPJS Kesehatan di RSUD Kota Cilegon, Banten, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Akses ke BPJS Kesehatan Ditutup karena PHK, Buruh Tak Bisa Berobat

Jokowi meyakini dengan jurus ini tak ada lagi cerita BPJS telat membayar ke rumah sakit. Namun, Jokowi tak merinci formula yang baru ditemukan itu.

Jokowi meminta agar wartawan bertanya langsung kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Nanti tanyakan ke Menkes," kata dia.

Baca juga: Menkes Terawan: Pemerintah Akan Subsidi Iuran BPJS Kesehatan Kelas III

Jokowi mengaku melakukan sidak ke RSUD Kota Cilegon karena ingin mengetahui penggunaan BPJS Kesehatan yang mendapat subsidi pemerintah atau kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Menurut dia, peserta PBI di RSUD ini mencapai sekitar 80 persen, sementara 20 merupakan peserta mandiri.

Sebelumnya, Jokowi juga sudah melakukan sidak serupa di RSUD Bandar Lampung dan Subang.

"Saya kira, kami kemarin (sidak) di Lampung, di Subang, di sini angka-angkanya hampir sama," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Sebut BPJS Kesehatan Harus Mampu Kendalikan Defisit

Namun, mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut pelayanan yang diberikan setiap rumah sakit berbeda-beda. Ia pun meminta agar pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota memperbaiki fasilitas di masing-masing rumah sakit.

"Karena rumah sakitnya untuk kepemilikan hampir semua dimiliki provinsi, kabupaten, dan kota," ujarnya.

Turut mendampingi Jokowi Gubernur Banten, Wahidin Halim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Adapun sidak ini dilakukan Jokowi sebelum memulai kunjungan kerjanya di Provinsi Banten. Usai sidak, Presiden Jokowi diagendakan akan meresmikan pabrik new polyethylene PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk di Cilegon.

Baca juga: Sidak Layanan BPJS di RSUD Kota Cilegon, Jokowi Minta Perbaikan Fasilitas

Setelah salat Jumat dan santap siang bersama, Presiden akan meninjau Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di alun-alun Cilegon.

Pada sore harinya, Presiden dijadwalkan untuk meresmikan jalan tol JORR II ruas Kunciran-Serpong di gerbang tol Parigi, Kota Tangerang Selatan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Menlu Sebut 907 WNI Peserta Jamaah Tabligh Berada di Luar Negeri, Paling Banyak di India

Nasional
UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

UI Kembangkan Ventilator Pasien Corona, Diklaim Lebih Murah dan Mudah

Nasional
Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Bantu Tangani Covid-19, UI Kembangkan Ventilator Transport Lokal Rendah Biaya

Nasional
Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Kawal Distribusi APD, Puan Minta Pemerintah Miliki Database Real-time

Nasional
Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Pandemi Covid-19, Komnas HAM Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Nasional
MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

MUI: Jika Wabah Covid-19 Masih Tak Terkendali, Shalat Idul Fitri Ditiadakan

Nasional
RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

RUU Pemasyarakatan, Syarat Pembebasan Napi Koruptor Harus Diperketat

Nasional
Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Pemerintah Serahkan 7.000 APD ke Dokter Gigi dan Dokter Spesialis THT

Nasional
17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

17.616 Orang Mendaftarkan Diri jadi Relawan Penanganan Covid-19

Nasional
MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

MUI Minta Masyarakat Patuhi Panduan Kemenag soal Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Jokowi Instruksikan Dana Desa Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

Nasional
Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Nasional
Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Presiden Perlu Perjelas Keputusan dalam Penanganan Wabah Covid-19

Nasional
Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Korpri Usul THR Diprioritaskan untuk Guru dan Pensiunan PNS

Nasional
Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya

Jokowi Beri BLT Rp 600.000 Per Keluarga, Ini Syaratnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X