Pilih Ketum secara Aklamasi, Golkar Dinilai Takut Kembali Terjebak Dualisme

Kompas.com - 05/12/2019, 22:34 WIB
Pengamat Politik Jerry Sumampow di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Pengamat Politik Jerry Sumampow di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Jerry Sumampow mengatakan, pemilihan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar secara aklamasi menunjukkan partai tersebut tak ingin kembali terjebak dualisme. Golkar dinilai ingin menghindari perpecahan.

"Tampaknya demikian (ingin menghindari konflik). Mungkin Golkar agak trauma karena dua kali musyawarah nasional sebelumnya itu justru agak ricuh kan," ujar Jerry usai menghadiri acara Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu yang digelar Bawaslu di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Wapres Maruf: Semula Dikira Munas Golkar Panas, Ternyata...

Menurut Jerry, setiap kontestasi pemilihan ketua umum Partai Golkar cenderung berlangsung sengit. Namun, karena persaingan yang terlampau sengit, Golkar justru mengalami kerugian dengan terpecah menjadi dua kubu. 

Sementara, menurut Jerry, dalam Munas kali ini elite Golkar menyadari jika kontestasi menghadirkan dua nama calon ketua umum, akan muncul rivalitas panjang.  

"Ini sebagaimana yang terjadi dalam dua kali munas sebelumnya yang mengakibatkan perpecahan Golkar. Jadi mungkin ini adalah bagian dari upaya Golkar yang sedang menata partai ini untuk kepentingan Pemilu 2024," jelas Jerry.

Jerry memperkirakan hasil munas Golkar saat ini akan dijadikan rujukan menata langkah partai untuk lima tahun mendatang.

Dia mencontohkan, wacana pencalonan Ketua Umum Golkar terpilih, Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden Pemilu 2024.

Jerry menilai, kecil kemungkinan Golkar terpecah usah munas kali ini. Sebab, konflik antarkubu sudah bisa diredakan sesaat sebelum agenda inti munas berlangsung.

"Kalau melihat situasi munas yang seperti ini saya rasa kecil kemungkinan. Sebab ketika kita belajar dari munas sebelumnya, potensi perpecahan itu sudah ada sebelum munas dan berjalan sampai saat munas. Kalau saat ini mampu diredam justru sebelum masuk munas," tambahnya.

Sebelumnya, Forum Musyawarah Nasional Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi.

Aklamasi itu terjadi setelah 558 pemilik suara menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga untuk memimpin Partai Golkar periode 2019-2024.

Dengan begitu, Ridwan Hisjam sebagai penantang terakhir tersingkir setelah seluruh pemilik suara menyatakan mendukung Airlangga.

Baca juga: Tutup Munas Golkar, Wapres Minta Bamsoet dan Airlangga Terus Bersatu

Selain menetapkan Airlangga, forum juga langsung mengusulkan Aburizal Bakrie sebagai Dewan Pembina dan Akbar Tanjung menjadi Ketua Dewan Kehormatan.

Kemudian Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar, Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tempat kehormatan.

Adapun forum Munas akan langsung dilanjutkan pada rapat paripurna 7 pada Kamis (5/12/2019) pagi.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Telusuri Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan 17 Bank

Nasional
Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Mendagri Ungkap Ada Anggaran Daerah yang Disimpan di Bank, Berharap Deposito

Nasional
Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Menkominfo: Ada 127 Hoaks di Indonesia soal Virus Corona, Salah Satunya Menular Lewat Nyamuk

Nasional
Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Mahfud Sebut Koordinasi Pembangunan Papua Akan Lebih Terarah

Nasional
Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Polisi Periksa 17 Saksi Terkait Limbah Radioaktif di Tangerang Selatan

Nasional
Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Malaysia Belajar Pengelolaan Laporan Harta Pejabat ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X