Pilih Ketum secara Aklamasi, Golkar Dinilai Takut Kembali Terjebak Dualisme

Kompas.com - 05/12/2019, 22:34 WIB
Pengamat Politik Jerry Sumampow di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Pengamat Politik Jerry Sumampow di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Jerry Sumampow mengatakan, pemilihan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar secara aklamasi menunjukkan partai tersebut tak ingin kembali terjebak dualisme. Golkar dinilai ingin menghindari perpecahan.

"Tampaknya demikian (ingin menghindari konflik). Mungkin Golkar agak trauma karena dua kali musyawarah nasional sebelumnya itu justru agak ricuh kan," ujar Jerry usai menghadiri acara Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu yang digelar Bawaslu di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Wapres Maruf: Semula Dikira Munas Golkar Panas, Ternyata...

Menurut Jerry, setiap kontestasi pemilihan ketua umum Partai Golkar cenderung berlangsung sengit. Namun, karena persaingan yang terlampau sengit, Golkar justru mengalami kerugian dengan terpecah menjadi dua kubu. 

Sementara, menurut Jerry, dalam Munas kali ini elite Golkar menyadari jika kontestasi menghadirkan dua nama calon ketua umum, akan muncul rivalitas panjang.  

"Ini sebagaimana yang terjadi dalam dua kali munas sebelumnya yang mengakibatkan perpecahan Golkar. Jadi mungkin ini adalah bagian dari upaya Golkar yang sedang menata partai ini untuk kepentingan Pemilu 2024," jelas Jerry.

Jerry memperkirakan hasil munas Golkar saat ini akan dijadikan rujukan menata langkah partai untuk lima tahun mendatang.

Dia mencontohkan, wacana pencalonan Ketua Umum Golkar terpilih, Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden Pemilu 2024.

Jerry menilai, kecil kemungkinan Golkar terpecah usah munas kali ini. Sebab, konflik antarkubu sudah bisa diredakan sesaat sebelum agenda inti munas berlangsung.

"Kalau melihat situasi munas yang seperti ini saya rasa kecil kemungkinan. Sebab ketika kita belajar dari munas sebelumnya, potensi perpecahan itu sudah ada sebelum munas dan berjalan sampai saat munas. Kalau saat ini mampu diredam justru sebelum masuk munas," tambahnya.

Sebelumnya, Forum Musyawarah Nasional Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi.

Aklamasi itu terjadi setelah 558 pemilik suara menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga untuk memimpin Partai Golkar periode 2019-2024.

Dengan begitu, Ridwan Hisjam sebagai penantang terakhir tersingkir setelah seluruh pemilik suara menyatakan mendukung Airlangga.

Baca juga: Tutup Munas Golkar, Wapres Minta Bamsoet dan Airlangga Terus Bersatu

Selain menetapkan Airlangga, forum juga langsung mengusulkan Aburizal Bakrie sebagai Dewan Pembina dan Akbar Tanjung menjadi Ketua Dewan Kehormatan.

Kemudian Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar, Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tempat kehormatan.

Adapun forum Munas akan langsung dilanjutkan pada rapat paripurna 7 pada Kamis (5/12/2019) pagi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Mahasiswa UI Rancang Kapal Ambulans untuk Pasien Covid-19

Nasional
Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Banyak ASN Positif Covid-19, Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan Lembaga Diperketat

Nasional
Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Jokowi Kembali Keluhkan Kinerja Menteri, PPP Sebut Ibarat SP II

Nasional
Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Kapolri Rotasi Sejumlah Kapolda, Berikut Perubahannya

Nasional
UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

UPDATE: Tambah 27, Pasien Sembuh Covid-19 Klaster Secapa AD Kini 1.120 Orang

Nasional
Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Respons Pihak Djoko Tjandra, Kejagung: Jaksa Eksekusi Putusan PK, Bukan Penahanan

Nasional
5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

5 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, 113.134 Kasus dan Kegiatan yang Wajib Diwaspadai

Nasional
Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Mendagri Minta Sekolah Adakan Simulasi Sebelum KBM Tatap Muka

Nasional
Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Berkaca dari Sejarah Pandemi Flu: Tak Ada Konspirasi, Miliki Rentang Waktu, dan Butuh Kebijakan Tegas

Nasional
Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Kemenristek Minta Publik Hati-hati Cermati Isu Penemuan Obat Covid-19

Nasional
Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Melihat Kondisi Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi...

Nasional
Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, Kemenkes: Cari Informasi dari Sumber Terpercaya

Nasional
Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Covid-19 | Hadi Pranoto Bukan Anggota IDI

Nasional
Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Tuntutan 8 Tahun Penjara bagi Wahyu Setiawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X