Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Ketum secara Aklamasi, Golkar Dinilai Takut Kembali Terjebak Dualisme

Kompas.com - 05/12/2019, 22:34 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Jerry Sumampow mengatakan, pemilihan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar secara aklamasi menunjukkan partai tersebut tak ingin kembali terjebak dualisme. Golkar dinilai ingin menghindari perpecahan.

"Tampaknya demikian (ingin menghindari konflik). Mungkin Golkar agak trauma karena dua kali musyawarah nasional sebelumnya itu justru agak ricuh kan," ujar Jerry usai menghadiri acara Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu yang digelar Bawaslu di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Wapres Maruf: Semula Dikira Munas Golkar Panas, Ternyata...

Menurut Jerry, setiap kontestasi pemilihan ketua umum Partai Golkar cenderung berlangsung sengit. Namun, karena persaingan yang terlampau sengit, Golkar justru mengalami kerugian dengan terpecah menjadi dua kubu. 

Sementara, menurut Jerry, dalam Munas kali ini elite Golkar menyadari jika kontestasi menghadirkan dua nama calon ketua umum, akan muncul rivalitas panjang.  

"Ini sebagaimana yang terjadi dalam dua kali munas sebelumnya yang mengakibatkan perpecahan Golkar. Jadi mungkin ini adalah bagian dari upaya Golkar yang sedang menata partai ini untuk kepentingan Pemilu 2024," jelas Jerry.

Jerry memperkirakan hasil munas Golkar saat ini akan dijadikan rujukan menata langkah partai untuk lima tahun mendatang.

Dia mencontohkan, wacana pencalonan Ketua Umum Golkar terpilih, Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden Pemilu 2024.

Jerry menilai, kecil kemungkinan Golkar terpecah usah munas kali ini. Sebab, konflik antarkubu sudah bisa diredakan sesaat sebelum agenda inti munas berlangsung.

"Kalau melihat situasi munas yang seperti ini saya rasa kecil kemungkinan. Sebab ketika kita belajar dari munas sebelumnya, potensi perpecahan itu sudah ada sebelum munas dan berjalan sampai saat munas. Kalau saat ini mampu diredam justru sebelum masuk munas," tambahnya.

Sebelumnya, Forum Musyawarah Nasional Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi.

Aklamasi itu terjadi setelah 558 pemilik suara menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga untuk memimpin Partai Golkar periode 2019-2024.

Dengan begitu, Ridwan Hisjam sebagai penantang terakhir tersingkir setelah seluruh pemilik suara menyatakan mendukung Airlangga.

Baca juga: Tutup Munas Golkar, Wapres Minta Bamsoet dan Airlangga Terus Bersatu

Selain menetapkan Airlangga, forum juga langsung mengusulkan Aburizal Bakrie sebagai Dewan Pembina dan Akbar Tanjung menjadi Ketua Dewan Kehormatan.

Kemudian Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar, Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tempat kehormatan.

Adapun forum Munas akan langsung dilanjutkan pada rapat paripurna 7 pada Kamis (5/12/2019) pagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com