Pilih Ketum secara Aklamasi, Golkar Dinilai Takut Kembali Terjebak Dualisme

Kompas.com - 05/12/2019, 22:34 WIB
Pengamat Politik Jerry Sumampow di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Pengamat Politik Jerry Sumampow di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Jerry Sumampow mengatakan, pemilihan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar secara aklamasi menunjukkan partai tersebut tak ingin kembali terjebak dualisme. Golkar dinilai ingin menghindari perpecahan.

"Tampaknya demikian (ingin menghindari konflik). Mungkin Golkar agak trauma karena dua kali musyawarah nasional sebelumnya itu justru agak ricuh kan," ujar Jerry usai menghadiri acara Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Pemilu yang digelar Bawaslu di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Wapres Maruf: Semula Dikira Munas Golkar Panas, Ternyata...

Menurut Jerry, setiap kontestasi pemilihan ketua umum Partai Golkar cenderung berlangsung sengit. Namun, karena persaingan yang terlampau sengit, Golkar justru mengalami kerugian dengan terpecah menjadi dua kubu. 


Sementara, menurut Jerry, dalam Munas kali ini elite Golkar menyadari jika kontestasi menghadirkan dua nama calon ketua umum, akan muncul rivalitas panjang.  

"Ini sebagaimana yang terjadi dalam dua kali munas sebelumnya yang mengakibatkan perpecahan Golkar. Jadi mungkin ini adalah bagian dari upaya Golkar yang sedang menata partai ini untuk kepentingan Pemilu 2024," jelas Jerry.

Jerry memperkirakan hasil munas Golkar saat ini akan dijadikan rujukan menata langkah partai untuk lima tahun mendatang.

Dia mencontohkan, wacana pencalonan Ketua Umum Golkar terpilih, Airlangga Hartarto sebagai calon Presiden Pemilu 2024.

Jerry menilai, kecil kemungkinan Golkar terpecah usah munas kali ini. Sebab, konflik antarkubu sudah bisa diredakan sesaat sebelum agenda inti munas berlangsung.

"Kalau melihat situasi munas yang seperti ini saya rasa kecil kemungkinan. Sebab ketika kita belajar dari munas sebelumnya, potensi perpecahan itu sudah ada sebelum munas dan berjalan sampai saat munas. Kalau saat ini mampu diredam justru sebelum masuk munas," tambahnya.

Sebelumnya, Forum Musyawarah Nasional Partai Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019-2024 secara aklamasi.

Aklamasi itu terjadi setelah 558 pemilik suara menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga untuk memimpin Partai Golkar periode 2019-2024.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X