13 Progam Golkar: Digitalisasi Partai hingga Pencabutan Moratorium Daerah Otonomi Baru

6. DPP Partai Golkar harus mempersiapkan sistem kaderisasi komprehensif yang dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pelaksanaan Munas X dengan memperhatikan beberapa hal:

A) Kaderisasi berjenjang di semua tingkatan.

B) Merangkul berbagai kelompok fungsional, mahasiswa, guru, petani, nelayan dan sebagainya.

C) Memperhatikan keterwakilan perempuan dan kader muda.

7. Sebagai upaya konsoslidasi di tubuh partai perlu dilakukan regenerasi pengurus organisasi di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan dengan memperhatikan batas usia.

8. Dalam rangka penguatan kapasitas kader partai, maka perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan dan latihan yang dinamakan Akademi Partai Golkar.

9. Melanjutkan kembali dana pembinaan kepada DPD Provinsi dan di DPD Kabupaten/Kota dan Hasta Karya sebagai wujud kepedulian DPP Partai Golkar terhadap pengembangan partai.

10. Memberikan penghargaan dan kontribusi terhadap orang-orang dalam kelompok masyarakat yang berprestasi dalam bidang kemanusiaan, lingkungan, budaya, pendidikan, ilmy pengetahuan, dan teknologi.

11. Perlu kajian khusus tentang sistem pemilihan kepimpinan internal Partai Golkar di semua tingkatan yang memperhatikan kualitas kader dari segi PDLT dan menghindari politik transaksional.

12. Partai Golkar perlu mendorong penguatan alutsista dan memperhatikan wilayah yang ada di perbatasan.

13. Partai Golkar mendorong dicabutnya moratorium DOB (Daerah Otonomi Baru).