Kubu Bamsoet Sebut Dijanjikan Kursi Kepengurusan Golkar

Kompas.com - 05/12/2019, 18:11 WIB
Wakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (tengah) menyampaikan keterangan usai menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon ketua umum (caketum) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/12/2019). Partai Golkar akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) pada 3 Desember 2019 dengan salah satu agendanya pemilihan ketua umum periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj. PUSPA PERWITASARIWakil Koordinator Bidang (Wakorbid) Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (tengah) menyampaikan keterangan usai menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon ketua umum (caketum) Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (2/12/2019). Partai Golkar akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) pada 3 Desember 2019 dengan salah satu agendanya pemilihan ketua umum periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Loyalis Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ahmadi Noor Supit, mengklaim, pihaknya dijanjikan kursi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Hingga saat ini, kubu pro Bamsoet masih menanti Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk merealisasikan janji itu.

"Iya lah (dijanjikan). Kita tunggu saja. Kan sudah disampaikan juga pada saat pidato pembukaan ada rekonsiliasi. Tinggal realisasi saja apa benar, apa enggak," kata Supit kepada wartawan, Kamis (5/12/2019).

Supit mengatakan, janji tersebut merupakan bentuk rekonsiliasi antara kubu pro Bamsoet dengan kubu pro Airlangga.

Baca juga: Kubu Bamsoet Masuk ke Struktur Pengurus Golkar? Ini Jawaban Airlangga

Rekonsiliasi ini adalah konsekuensi dari mundurnya Bamsoet dari bursa bursa pencalonan ketua umum Golkar, sesaat sebelum Munas digelar.

Supit mengatakan, rekonsiliasi dinyatakan tercapai hanya jika pengurus partai yang ditetapkan tidak hanya mengakomodir kader pro Airlangga, tetapi juga pro Bamsoet.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Cerminan rekonsiliasi itu harus kelihatan dari nanti konfigurasi pengurus yang akan nanti diputuskan," ujarnya.

Namun demikian, hingga hari ketiga Munas berlangsung, Supit mengaku, pihaknya belum diajak berganung dalam struktur kepengurusan DPP oleh kubu Airlangga.

"Diajak saja belum," katanya.

Baca juga: Setelah Bamsoet Mundur, Bagaimana Nasib Loyalisnya di Partai Golkar?

Untuk diketahui, Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mundur dari pencalonan ketua umum Partai Golkar pada Selasa (3/12/2019) sore.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.