Fadjroel: Mensesneg Sudah Ingatkan Menteri hingga Stafsus Lapor LHKPN

Kompas.com - 05/12/2019, 17:56 WIB
Fadjroel Rachman usai ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMFadjroel Rachman usai ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno disebut sudah mengingatkan seluruh menteri, wakil menteri hingga staf khusus presiden untuk segera menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Dari Mensesneg sudah meminta kepada semua menteri, wamen dan juga meminta kepada stafsus presiden untuk menyelesaikan LHKPN," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Hanya saja, Fadjroel mengakui menyusun LHKPN membutuhkan waktu yang cukup lama. Khususnya bagi mereka yang baru saja menjadi penyelenggara negara. Oleh karena itu staf dari Kemensetneg juga memberi bantuan kepada para pejabat yang mengalami kesulitan.

Baca juga: KPK: 11 Pejabat di Kabinet Indonesia Maju Belum Setor LHKPN

"Saya sendiri sudah (lapor), karena saya sudah tiap tahun sebagai Komut BUMN, jadi tidak ada masalah. Yang lain kan baru, sebagian besar dari swasta. Jadi mereka diberi waktu," kata Komisaris Utama PT Adhi Karya ini.

Menurut Fadjroel, menyusun LHKPN untuk pertama kali setidaknya membutuhkan waktu 1 bulan. Sebab, banyak sekali aspek yang harus dilaporkan.

Oleh karena itu, ia menargetkan seluruh menteri, wakil menteri dan stafsus Presiden baru menyelesaikan LHKPN mereka pada Januari 2020 mendatang.

"Karena lebih detail daripada laporan pajak, mudah-mudahan mereka bisa secepatnya," kata dia.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut, sebanyak 11 pejabat pada Kabinet Indonesia Maju belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara per Selasa (3/12/2019) hari ini.

Baca juga: KPK Wajibkan Staf Khusus Presiden dan Wapres Lapor LHKPN

Tanpa menyebut identitas, Febri mengatakan bahwa mereka yang belum menyetor LHKPN terdiri dari menteri, kepala badan, serta wakil menteri.

"Sampai saat ini KPK masih menunggu pelaporan kekayaan dari 11 orang pejabat lagi, yaitu enam orang menteri dan satu kepala badan, serta 4 orang wakil menteri," kata Febri dalam keterangan tertulis.

Febri mengingatkan, para pejabat tersebut masib memiliki waktu hingga 20 Januari 2020 atau tiga bulan setelah dilantik untuk menyetor LHKPN mereka.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi III akan Minta Yasonna Terbuka soal Harun Masiku

Komisi III akan Minta Yasonna Terbuka soal Harun Masiku

Nasional
Jokowi Minta Pedagang Pasar Manfaatkan E-commerce

Jokowi Minta Pedagang Pasar Manfaatkan E-commerce

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Ketua AMPG Fahd El Fouz Mengaku Senang

Diperiksa KPK, Eks Ketua AMPG Fahd El Fouz Mengaku Senang

Nasional
Sempat Kecewa, Ahmad Sahroni Apresiasi Permintaan Maaf Yasonna soal Tanjung Priok

Sempat Kecewa, Ahmad Sahroni Apresiasi Permintaan Maaf Yasonna soal Tanjung Priok

Nasional
Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

Nasional
Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal 'Obstruction of Justice'

Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal "Obstruction of Justice"

Nasional
Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Nasional
Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Nasional
Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Nasional
Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Nasional
Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Nasional
Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Nasional
Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X