Tunggak Pajak Rp 5,4 Miliar, Mall Baywalk Pluit Dipasangi Stiker Penunggak Pajak

Kompas.com - 05/12/2019, 17:40 WIB
Stiker penunggak pajak dipasang di pintu masuk Mal Baywalk Pluit, Jakarta Utara, yang menunggak pajak sebesar Rp 5,4 miliar, Kamis (5/12/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DStiker penunggak pajak dipasang di pintu masuk Mal Baywalk Pluit, Jakarta Utara, yang menunggak pajak sebesar Rp 5,4 miliar, Kamis (5/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta di bawah supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi memasang stiker penunggak pajak di Mal Baywalk Pluit, Jakarta Utara, Kamis (5/12/2019).

Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Yuandi Bayak Miko mengatakan, tunggakan pajak pusat perbelanjaan tersebut mencapai angka Rp 5,4 miliar.

"Ada dua NOP (Nomor Objek Pajak) daripada mal tersebut yang belum terbayarkan hingga saat ini dengan nominal kurang lebih sekitar Rp 5,4 miliar dan kami sudah pasangkan stiker bahwa objek tersebut belum berbayar," kata Yuandi.

Baca juga: Petugas Temukan Mobil-mobil Mewah dengan Pajak Bermasalah, Salah Satunya Lamborghini

Yuandi menuturkan, tunggakan pajak Rp 5,4 miliar tersebut merupakan tunggakan pajak tahun 2019 yang jatuh tempo pada 16 September 2019 lalu.

Sedangkan, pada tahun-tahun sebelumnya mal tersebut taat membayar pajak. Ia berharap, penempelan stiker itu dapat membuat pihak mal tergerak untuk membayar kewajiban mereka.

"Kita harapkan bisa dibayarkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sehingga kita bisa buka kembali sticker tersebut," ujar Yuandi.

Sementara itu, Pramono, perwakilan pihak HRD, GA, dan public relation dari kawasan Green Bay yang menaungi mal tersebut mengaku akan segera membayar pajak tersebut.

Baca juga: Tunggak Pajak, Kendaraan Bakal Ditempeli Stiker Belum Lunasi Pajak

"Dengan adanya pemberitahuan itu (stiker), saya coba koordinasikan dengan internal, nanti baru saya sampaikan ke media. Yang pasti, kalau harus segera bayar, besok akan kami bayar," kata dia.

Fungsional pada Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korwil III KPK Friestmount Wongso menambahkan, Pemprov DKI mesti mengoptimalkan penagihan pajak guna memaksimalkan pendapatan daerah.

"DKI ini (tunjangan) kinerja daerahnya luar biasa besar dan seharusnya sudah maksimal aparatur sipil negaranya bekerja maksimal unruk peroleh pendapatan," kata Friestmount yang ikut mendampingi pemasangan stiker.

Selaim memasang stiker penunggak pajak di pintu masuk mal, petugas juga memasang stiker serupa di sebuah restoran khas Jepang di mal tersebut yang juga belum membayar pajak.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X