Soal SKT FPI yang Belum Diterbitkan, PKS Minta Pemerintah Hormati Hak Berserikat

Kompas.com - 05/12/2019, 16:32 WIB
Ketua Fraksi PKS DPR RI,  Jazuli Juwaini di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (4/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengingatkan pemerintah untuk menghormati hak masyarakat dalam berserikat.

Hal itu diungkapkan Jazuli menanggapi pemerintah yang tak kunjung menerbitkan surat keterangan terdaftar (SKT) bagi Front Pembela Islam ( FPI).

"Di dalam konstitusi dijamin orang untuk berserikat berkumpul asal tidak bertentangan dengan garis Pancasila dan konstitusi," kata Jazuli di Hotel Sahid Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Menurut dia, ada kesan pemerintah menghalangi terbitnya SKT tersebut.


Baca juga: Jokowi: SKT FPI Urusan Menteri, Masa Sampai ke Presiden

Meski demikian, ia meminta agar FPI memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam perpanjangan SKT itu.

"Menurut saya itu ya teknisnya dipenuhi saja secara prosedur, itu kan urusan teknis saja sebenarnya, selama teknisnya sesuai prosedur ya kita meminta kepada pihak yang punya kewenangan untuk tidak menghalangi," ujar dia. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjang SKT FPI relatif memakan waktu lebih lama karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut.

Hal ini disampaikan Tito, menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah dan munculnya kata NKRI bersyariah.

"Tapi kemarin sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di aceh apakah seperti itu?" kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Baca juga: Perpanjangan SKT FPI Bermasalah, Bachtiar Sebut Pemerintah Salah Paham Soal Khilafah

Selain itu, kata Tito, dalam AD/ART terdapat pelaksanaan hisbah (pengawasan).

Menurut Tito, terkadang FPI melakukan penegakan hukum sendiri seperti menertibkan tempat-tempat hiburan dan atribut perayaan agama.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X