Menkumham Sebut Pemerintah Pasti Terima Rizieq Shihab jika Kembali ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak pernah mencekal pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Yasonna mengatakan, Pemerintah Indonesia pasti menerima Rizieq Shihab apabila ingin kembali Indonesia.

"Tidak pernah kita mencekal orang. Secara hukum, warga negara Indonesia yang ingin kembali ke negaranya pasti kita terima," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Polemik Kepulangan Rizieq Shihab, Dicekal Arab Saudi dan Merasa Diasingkan Indonesia

Yasonna menepis tudingan bahwa pemerintah sengaja mencekal Rizieq Shihab. Menurut Yasonna, Rizieq dicekal Pemerintah Arab Saudi.

"Nah, mungkin beliau dicekal dari negara Arab Saudi, dan itu di luar kewenangan kita. Saya enggak tahu, kita enggak ada campur tangan soal itulah," ujarnya.

Adapun Rizieq Shihab mempersoalkan adanya surat pencekalan yang menyebabkan dirinya tidak bisa kembali ke Tanah Air.

Hal itu disampaikan Rizieq melalui video yang tersebar di YouTube.

Video tersebut bersumber dari kanal televisi milik FPI, Front TV, saat Rizieq menyampaikan sambutan dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Video itu diunggah pada 8 November 2019.

Melalui video itu, Rizieq menyebutkan, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan surat pencekalan kepada Pemerintah Arab Saudi agar dirinya tidak diperbolehkan pulang karena alasan keamanan.

"Jadi, sekali lagi saya dicekal di sini, bukan karena saya melakukan pelanggaran keimigrasian, bukan saya melakukan pelanggaran pidana atau perdata, bukan karena saya melakukan suatu kejahatan di Saudi ini atau satu kesalahan, tidak," ujar Rizieq dalam video.

Kendati demikian, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan bahwa Pemerintah Indonesia sama sekali tidak melakukan pencekalan terhadap Rizieq.

"Kami sudah berdiskusi, mengecek semua lini, jalur-jalur yang dimiliki. Jalur Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM," ujar Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

"Ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Tidak ada sama sekali," lanjut dia. 

Baca juga: Tiga Kali Reuni 212, Tiga Kali Absen: Ini Riwayat Pelarian Rizieq Shihab di Arab Saudi

Lantaran tidak melakukan pencekalan, Pemerintah Indonesia pun tidak dapat melakukan apa pun terkait pemulangan Rizieq dari Arab Saudi.

Urusan pulang atau tidaknya Rizieq dari Saudi, lanjut Mahfud, bukan urusan Pemerintah Indonesia, melainkan urusan Rizieq Shihab sendiri dengan Pemerintah Arab Saudi.

"Untuk itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena urusannya bukan dengan Pemerintah Indonesia sebetulnya," kata dia.