Menkumham: Kita Bikin Daftar RUU Banyak Banget, tetapi Realisasi Minim

Kompas.com - 05/12/2019, 13:31 WIB
Kompas TV Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan 575 calon anggota terpilih untuk menempati kursi anggota DPR periode 2019-2024. Penetapan ini digelar dalam rapat pleno terbuka penetapan hasil Pemilu 2019 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan parpol yang lolos ke parlemen adalah parpol yang memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. Persentase ambang batas ini dihitung berdasarkan perolehan suara sah parpol secara nasional dalam Pemilu 2019. Berdasarkan data tersebut, ada 9 parpol yang memenuhi ambang batas parlemen dan 6 parpol yang tidak memenuhi ambang batas parlemen. KPU telah menetapkan anggota DPR RI periode 2019 - 2024. Harapan masyarakat di gantungkan kepada para wajah baru anggota DPR RI terpilih. Tantangan anggota DPR pun telah menungu mulai dari menyelesaikan sejumlah RUU Prolegnas hingga permasalahan korupsi. Akankah para wajah baru ini bisa menjawab tantangan tersebut? Kita membahasnya bersama anggota DPR terpilih periode 2019-2024 Putra Nababan, Andre Rosiade dan juga analis politik Hendri Satrio. #AnggotaDPRRI #PutraNababan #AndreRosiade

"Akhirnya kami pertimbangkan selama 5 tahun, alokasi jumlah tiap komisi kita beranggapan 150 RUU selama 5 tahun bisa diselesaikan itu dari DPR," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Supratman mengatakan, pihak pemerintah, DPD, dan DPR memiliki usulan RUU prioritas yang harus dipertimbangkan Baleg DPR.

Baca juga: Komnas Perempuan Dorong RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas

Pihak pemerintah, kata dia, mengusulkan 15 RUU, DPD sebanyak 10 RUU dan DPR sekitar 30.

"Jadi 55 RUU dalam perencanaan ketiga lembaga. Kami belum tahu mana yang bersinggungan karena ada usulan pemerintah sama dengan usulan DPR. Itu disisir lagi di panja," ujar dia.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan, RUU yang diusulkan pemerintah seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU tentang Pemasyarakatan akan di-carry over.

"Ada beberapa UU tapi sebagian besar usulan pemerintah kayanya yang di-carry over, seperti KUHP, RUU Pemasyarakatan," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X