Silaturahim dengan Muhammadiyah, PKS Dapat Masukan sebagai Oposisi

Kompas.com - 05/12/2019, 12:54 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariPresiden PKS Sohibul Iman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (4/12/2019), menggelar kunjungan silaturahim dengan pengurus pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.

Dalam kunjungan tersebut, PKS mendapat masukan tentang bagaimana mematangkan demokrasi sebagai partai penyeimbang.

"Kami mendapat masukan tentang bagaimana mematangkan demokrasi, menjaga logika dasar demokrasi dengan cara bagaimana kami menempatkan diri sebagai kekuatan penyeimbang (oposisi)," ujar Presiden PKS Sohibul Iman sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Pilkada 2020, PKS Tegaskan Buka Koalisi dengan Parpol Manapun

Menurut Sohibul, pihaknya juga diminta bisa menyinergikan nilai keislaman dengan nilai dasar bangsa Indonesia. Terlebih lagi, terhadap dasar negara Pancasila.

Sohibul menegaskan, kedua pihak sama-sama memahami bahwa visi dan misi bangsa Pancasila sudah final.

"Baik PKS maupun Muhammadiyah telah sepakat dengan konsensus dasar negara yang telah selesai," tambah Sohibul.

Baca juga: Keinginan PKS Bangun Kekuatan Oposisi dan Sambutan Positif Tommy Soeharto...

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pertemuan kedua pihak membahas persoalan bangsa.

"Yang paling pokok PP Muhammadiyah dan PKS membicarakan bagaimana Indonesia ke depan, di mana kita banyak tantangan dari dalam dan luar," tutur Haedar.

"Akan tetapi, kita banyak miliki modal politik, budaya, sosial, rohani. Kami optimis Indonesia akan semakin baik ke depan. Hanya saja, harus ada kontinuitas antara jiwa, pikiran, dan kemauan," lanjut dia.

Menurut Haedar, PKS dan Muhammadiyah berasal dari napas yang sama, yakni reformasi. Dengan begitu, keduanya dapat bersama-sama memperjuangkan cita-cita reformasi.

Baca juga: PKS: Kami Oposisi di Pusat, Tidak di Provinsi dan Kabupaten/Kota

"Kami dulu kan satu napas ya, Muhammadiyah dan PKS sebagai elemen reformasi. Sehingga cita-cita reformasi untuk meneguhkan bangsa jangan sampai padam," tambah Haedar.

Dalam pertemuan itu, hadir pula Sekjen PKS Mustafa Kamal, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, dan Ketua Dewan Syariah PKS Surahman Hidayat.

Selaku tuan rumah, ada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. 

 

Kompas TV

Ustaz Abdul Somad (UAS) resmi bercerai dari istri, Mellya Juniarti. Pengadilan agama telah kabulkan permohonan cerai talak diajukan uas pada sang istri, Mellya Juniarti.

Permohonan cerai dikabulkan hakim Pengadilan Agama Bangkinang digelar di Ruang Sidang Umar Bin Khatab tanpa dihadiri Ustaz Abdul Somad atau Mellya Juniarti pada Selasa (3/12/19).

Dilansir dari Tribunnews.com, terkait dengan perkara perceraian Ustadz Abdul Somad di Pengadilan Agama Bangkinang, Humas Pengadilan Agama Bangkinang, Muliyas S.Ag membenarkan pengadilan menerima dan menangani perkara perceraian Ustaz Abdul Somad.

Ia juga menuturkan terkait kasus perceraian ini, para pihak, yakni Ustaz Abdul Somad dan Mellya Juniarti masih punya waktu 14 hari untuk berpikir menerima putusan atau melakukan upaya hukum lainnya. 

Kabar perceraian Ustaz Abdul Somad dan Mellya Juniarti karena sudah tak cocok lagi. Sebelumnya, perkara perceraian ini sudah melakukan 11 kali proses sidang termasuk dilakukan proses mediasi.

#UstazAbdulSomad #MellyaJuniarti #UASCerai

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik 'Rem Darurat' Menangani Penyebaran Omicron

Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik "Rem Darurat" Menangani Penyebaran Omicron

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta 'Upah' 3 Persen

Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta "Upah" 3 Persen

Nasional
Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Komando Operasi Udara Nasional Resmi Beroperasi

Nasional
Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Bisa Atur Pinjaman Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Diduga Tak Hanya Terima Uang dari Kolaka Timur

Nasional
Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Menkes Dorong Daerah Percepat Vaksinasi Lansia

Nasional
Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Jampidsus: Buronan Kita Ada 247, Kasus Korupsi hingga Pajak dan Pabean

Nasional
Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Waspadai Lonjakan Covid-19, Keterisian Tempat Tidur RS Mulai Meningkat

Nasional
Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Menkes: BOR RS Covid-19 di Jakarta Saat Ini Berbasis Kapasitas Terpasang, Bukan Kapasitas Maksimal

Nasional
Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Batuk dan Nyeri Tenggorokan Gejala Khas Varian Omicron

Nasional
KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.