11. Peningkatan Kinerja Pengawasan Melalui Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BUMN.
12. Peningkatan Pengendalian Penerimaan Pajak Negara atas Belanja Pemerintah Daerah.
13. Dukcapil Digital Perubahan Paradigma Pelayanan dari Manual Menuju Digital untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Cepat dan Akurat.
14. Membangun Kepemimpinan Kolaboratif Polri dalam Manajemen Bencana.
15. Membangun Efektivitas Organisasi Polri Melalui Pembentukan Biro Monev Srena Polri.
16. Sinergitas Membangun Sistem Peringatan Dini Guna Mencegah Terjadinya Konflik Sosial Dalam Rangka Harkamtibmas.
17. Kebijakan Pengusutan Satgas Pangan dalam Tata Kelola Pangan Guna Stabilitas Harga di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Baca juga: Menteri Profesional atau Partai, LAN: Yang Penting The Right Man on The Right Place
18. Kebijakan Izin Usaha Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guna Mewujudkan Polri yang Promoter.
19. Pengelolaan Keamanan Wilayah NKRI Melalui Pengembangan Kolaborasi Polri.
20. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Pendekatan Analisis Data Assessment dan Penerapan Metode Post Assessment Development.
21. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Polri Melalui E-Pengawasan.
22. Meningkatkan Kualitas Pendataan dan Pelaporan, Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli dengan E-Turjawali.
23. Optimalisasi Pencegahan dan Penindakan Illegal Mining Guna Mewujudkan Kemakmuran Masyarakat Indonesia.
24. Membangun Sistem PCU - Polri Coorporate University untuk Meningkatkan Kompetensi Anggota Polri.
25. Revitalisasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi untuk Mendukung Tupoksi Polda Lampung dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat.