Kemendagri: Wacana Evaluasi Pemilu Langsung Bukan Kali Ini Saja Muncul

Kompas.com - 05/12/2019, 10:47 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa wacana evaluasi pelaksanaan pemilihan umum secara langsung bukan kali ini saja terjadi.

Bahkan, di tingkat daerah, wacana untuk mengubah proses pemilihan secara langsung menjadi tidak langsung juga sudah mulai mencuat.

"DPRD Jatim pada 2016, Komisi A atau Komisi I, merekomendasikan pilgub melalui DPRD plus," kata Plt Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, dalam sebuah diskusi saat Rapat Kerja Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia, Kamis (5/12/2019).

Baca juga: Kemendagri: Paslon Bisa Keluarkan Dana Rp 25-30 Miliar Saat Pilkada


Ada dua usulan yang mencuat. Pertama, kepala daerah dalam hal ini gubernur dipilih oleh DPRD provinsi.

Kedua, pemilihan gubernur, tak hanya melibatkan DPRD tingkat provinsi, tetapi juga DPRD kabupaten/kota. Sekaligus, imbuh dia, memilih perwakilan DPD RI asal Jawa Timur yang jumlahnya ada empat orang.

Menurut Bahtiar, amandemen undang-undang sangat mungkin untuk didiskuksikan ke depan.

Pasalnya, untuk tingkat provinsi, gubernur memiliki dua fungsi yaitu sebagai kepala daerah dan juga wakil pemerintah pusat di daerah guna memastikan seluruh program kerja pemerintah dapat terlaksana dengan baik.

"Saya pikir patut didiskusikan Fraksi PKS gagasan seperti ini. Karena kemudian sejatinya otonomi kita terletak di kabupaten/kota. Kecuali di dua provinsi, yaitu DKI dan Papua," ujar Bahtiar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

Nasional
Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Nasional
Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Nasional
Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

Nasional
Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Nasional
Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Nasional
Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X