Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Bamsoet Masuk ke Struktur Pengurus Golkar? Ini Jawaban Airlangga

Kompas.com - 05/12/2019, 06:12 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum terpilih Golkar Airlangga Hartarto dipercaya menjadi formatur tunggal untuk membentuk komposisi kepengurusan DPP Golkar periode 2019-2024.

Penunjukan tersebut didasarkan pada persetujuan 558 peserta Musyawarah nasional (Munas) X Golkar 2019 usai Airlangga ditetapkan sebagai ketua umum terpilih.

"Tadi sudah ditetapkan, formaturnya adalah dipimpin ketua umum," ujar Airlangga di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Airlangga Hartarto Ditetapkan Jadi Ketua Umum Golkar Lewat Aklamasi

Namun demikian, komposisi kepengurusan DPP Golkar sejauh ini masih penuh teka-teki.

Pasalnya, Airlangga masih merahasiakan nama-nama yang masuk dalam daftar kepengurusan DPP Golkar.

Dia mengatakan, penyusunan strtuktur DPP Golkar menunggu pembahasan, termasuk apakah nantinya akan mengalami perubahan dari periode sebelumnya.

"Struktur akan ada pembahasan," kata Airlangga.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu diberikan durasi waktu 60 hari untuk meracik kepengurusan pusat.

Saat ditanya mengenai pembagian komposisi dengan para loyalis Bambang Soesatyo (Bamsoet), mantan kompetitornya di Munas, Airlangga belum bisa memberikan kepastian.

Baca juga: Ketua Munas Golkar Sebut Airlangga Belum Tentu Jadi Capres meski Banyak Dukungan

"Kita tunggu saja," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, forum Munas Golkar menyepakati dan menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar periode 2019-2024 secara aklamasi.

Aklamasi itu terjadi setelah 558 pemilik suara menerima laporan pertanggungjawaban dan mendukung penuh Airlangga untuk mengetuai Golkar periode 2019-2024.

Setelah melihat hasil tersebut, pimpinan sidang Azis Syamsuddin lantas menawarkan ke forum untuk menetapkan langsung Airlangga sebagai ketua umum terpilih.

"Sepakatkah untuk mempersingkat dan menetapkan (Airlangga) ketua umum Golkar?" kata Azis di hadapan forum Munas di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

"Setuju!" jawab forum lantang.

Dengan begitu, Ridwan Hisjam sebagai penantang terakhir tersingkir setelah seluruh pemilik suara menyatakan mendukung Airlangga.

Baca juga: Teriakan Bamsoet Orang Baik Menggema di Luar Area Munas Golkar

Selain menetapkan Airlangga, forum juga langsung mengusulkan Aburizal Bakrie sebagai Dewan Pembina Golkar dan Akbar Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan.

Kemudian, Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar, Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan mendapat tempat kehormatan.

Adapun forum Munas Golkar akan langsung dilanjutkan pada rapat paripurna 7 pada Kamis (5/12/2019) pagi. 

 

Kompas TV

Eksekusi sengketa lahan milik Pemprov DKI Jakarta di kawasan Pos Pengumben, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, diwarnai ketegangan. Ahli waris yang mengaku memenangkan sengketa di pengadilan tak terima lahan masih dijaga oleh para Satpol PP. Menurut kuasa hukum para ahli waris lahan sengketa, putusan tingkat PN Jakarta Barat hingga kasasi di Mahkamah Agung telah dimenangkan oleh mereka.                                

Lahan seluas 7 hektar lebih di Jalan Pos Pengumben Lama, Kembangan, Jakarta Barat ini sebelumnya dijadikan taman bibit Dinas Kehutanan Pemprov DKI Jakarta. Tim kuasa hukum pihak ahli waris pun berencana membawa kasus ini ke polisi.          

Ketegangan bermula saat puluhan personel Satpol PP menjaga lahan yang menjadi sengketa, dan menolak pengosongan yang diminta ahli waris. Saat dikonfirmasi, Kasatpol PP Jakarta Barat mengaku jika pengamanan ini merupakan perintah langsung dari pimpinan untuk menjaga lahan sengketa dari proses eksekusi.                                   

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com