Kompas.com - 05/12/2019, 05:54 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp. ANTARA/SIGID KURNIAWANTerdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Bayu Galih

"Menurut majelis hakim kasasi, kepada Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar," ujar dia.

Baca juga: Ini Kata Pimpinan KPK soal Keringanan Hukuman untuk Idrus Marham

Hal itu disebabkan, terang Andi, mulanya Eni Maulani Saragih melaporkan perkembangan proyek PLTU MT Riau-1 tidak lagi kepada Setya Novanto lantaran terjerat kasus korupsi e-KTP.

Eni justru melaporkan perkembangan kasus itu kepada Idrus yang saat itu menjabat sebagai Plt Ketua Umum Golkar, agar dirinya tetap mendapat perhatian dari Johanes Budisutrisno Kotjo.

"Serta saksi Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada Terdakwa kalau dirinya akan mendapatkan fee dalam mengawal proyek PLTU MT Riau-1," ujar Andi.

KPK kecewa

Di lain pihak, penasihat hukum Idrus, Samsul Huda mengapresiasi putusan MA yang mengabulkan permohonan kasasi kliennya.

Menurut Samsul, seharusnya Idrus diputus bebas karena tidak tahu menahu soal proyek PLTU Riau-1. Ia melihat nama kliennya hanya dicatut mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih demi mendapatkan commitment fee.

"Fakta persidangan jelas bahwa proyek ini sudah diatur oleh orang lain. Idrus Marham juga sama sekali tidak tahu terjadi suap menyuap dalam proyek tersebut," kata dia.

Baca juga: MA Potong Masa Hukuman Idrus Marham, Politisi Golkar: Alhamdulillah, Saya Bersyukur

Sementara itu, KPK kecewa atas putusan yang dijatuhkan MA.

"Kalau dilihat, dibandingkan putusan dua tahun dengan putusan di tingkat banding, apalagi dengan tuntutan KPK, tentu wajar bila kami sampaikan KPK cukup kecewa dengan turun secara signifikannya putusan di tingkat kasasi ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (3/12/2019).

Meski demikian, Febri menuturkan, putusan kasasi di MA merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga KPK pun tetap menghormati putusan tersebut. Hingga kini KPK sendiri belum mempertimbangkan peninjauan kembali atas putusan tersebut.

Namun, ia menyebut KPK siap melaksanakan putusan MA.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Abba Gabrillin, Dylan Aprialdo Rachman, Ardito Ramadhan)

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X