Sepakat dengan Golkar, Demokrat Ingin Pilpres dan Pileg Tak Serentak

Kompas.com - 05/12/2019, 05:50 WIB
Anggota BPN Jansen Sitindaon KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota BPN Jansen Sitindaon

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, partainya sepakat dengan usulan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan tidak serentak atau dipisah.

"Kami Partai Demokrat sepakat dengan rekomendasi Golkar pada kongresnya," kata Jansen saat dihubungi, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Gerindra Dukung Usulan Pilpres dan Pileg Tak Serentak

Menurut Jansen, Partai Demokrat juga mendorong DPR melakukan revisi atas Undang-Undang tentang Pemilu, mengingat pemilu serentak 2019 menelan banyak korban dari panitia penyelenggara.


"Salah satu solusinya menurut Partai Demokrat adalah kembali memisahkan penyelenggaran pileg dan pilpres. Bukan seperti kemarin pileg pilpres dibuat bareng. Ini ibarat satu resepsi untuk dua perkawinan," ujarnya.

Lebih lanjut, Jansen mengatakan, pemilu serentak 2019 digelar dengan tujuan untuk menghemat pengeluaran negara. Namun, kata dia, pada kenyataannya tidak menghemat biaya.

Baca juga: KPU Klaim Pilpres dan Pileg Serentak Berhasil Pangkas Biaya

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah dan DPR harus memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilu ke depannya.

"Ini ibaratnya kalau mobil kita panas over heat yang harus kita check dulu itu adalah sistemnya. Jangan-jangan radiator atau kipasnya memang tidak beres," lanjut dia.

Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa rekomendasi politik yang bisa dilakukan oleh partainya selama lima tahun ke depan.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna II, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Airlangga Minta Partai Golkar Dorong Pilpres dan Pileg Tak Lagi Serentak

Salah satu rekomendasinya adalah perubahan Undang-Undang Pemilu terkait pemisahan penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu, memisahkan kembali antara pileg dan pilpres serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar di dalam Pemilu," kata Airlangga. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X