Kompas.com - 05/12/2019, 05:50 WIB
Anggota BPN Jansen Sitindaon KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota BPN Jansen Sitindaon

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, partainya sepakat dengan usulan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan tidak serentak atau dipisah.

"Kami Partai Demokrat sepakat dengan rekomendasi Golkar pada kongresnya," kata Jansen saat dihubungi, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Gerindra Dukung Usulan Pilpres dan Pileg Tak Serentak

Menurut Jansen, Partai Demokrat juga mendorong DPR melakukan revisi atas Undang-Undang tentang Pemilu, mengingat pemilu serentak 2019 menelan banyak korban dari panitia penyelenggara.

"Salah satu solusinya menurut Partai Demokrat adalah kembali memisahkan penyelenggaran pileg dan pilpres. Bukan seperti kemarin pileg pilpres dibuat bareng. Ini ibarat satu resepsi untuk dua perkawinan," ujarnya.

Lebih lanjut, Jansen mengatakan, pemilu serentak 2019 digelar dengan tujuan untuk menghemat pengeluaran negara. Namun, kata dia, pada kenyataannya tidak menghemat biaya.

Baca juga: KPU Klaim Pilpres dan Pileg Serentak Berhasil Pangkas Biaya

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah dan DPR harus memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilu ke depannya.

"Ini ibaratnya kalau mobil kita panas over heat yang harus kita check dulu itu adalah sistemnya. Jangan-jangan radiator atau kipasnya memang tidak beres," lanjut dia.

Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa rekomendasi politik yang bisa dilakukan oleh partainya selama lima tahun ke depan.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna II, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Airlangga Minta Partai Golkar Dorong Pilpres dan Pileg Tak Lagi Serentak

Salah satu rekomendasinya adalah perubahan Undang-Undang Pemilu terkait pemisahan penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu, memisahkan kembali antara pileg dan pilpres serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar di dalam Pemilu," kata Airlangga. 

 

Kompas TV

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau Buwas, menjelaskan masalah penumpukan cadangan beras pemerintah yang turun mutu, yang muncul akibat adanya pembatalan distribusi beras pada tahun 2017, untuk program bantuan pangan non tunai. Sebanyak 20 ribu ton beras yang turun mutunya itu akan dilelang.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas cadangan beras pemerintah. Dalam ratas, Jokowi menginstruksikan Menteri Pertanian untuk membenahi manajemen logistik dan pengelolaan beras nasional. Presiden juga menekankan agar pemerintah memiliki data lengkap terkait ketersediaan produksi beras dalam negeri. Di antaranya luas lahan persawahan di Indonesia dan data akurat mengenai distribusi, serta produksi beras.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa presiden memintanya untuk melakukan kebijakan ekspor beras pada tahun 2020, dengan target 100 hingga 500 ton. Terkait berlebihnya cadangan beras di gudang Bulog, Mentan menjelaskan hal itu tidak dibahas secara spesifik dalam ratas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Nasional
Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Nasional
Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Nasional
Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat di Pilpres 2024

Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat di Pilpres 2024

Nasional
Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Nasional
Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Nasional
RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

Nasional
Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Nasional
Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

Nasional
KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

Nasional
Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Nasional
KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 274 Juta Selama Lebaran 2022

KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 274 Juta Selama Lebaran 2022

Nasional
Saat Ridwan Kamil Temui Pimpinan Partai Politik...

Saat Ridwan Kamil Temui Pimpinan Partai Politik...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.