Sepakat dengan Golkar, Demokrat Ingin Pilpres dan Pileg Tak Serentak

Kompas.com - 05/12/2019, 05:50 WIB
Anggota BPN Jansen Sitindaon KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota BPN Jansen Sitindaon

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, partainya sepakat dengan usulan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan tidak serentak atau dipisah.

"Kami Partai Demokrat sepakat dengan rekomendasi Golkar pada kongresnya," kata Jansen saat dihubungi, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Gerindra Dukung Usulan Pilpres dan Pileg Tak Serentak

Menurut Jansen, Partai Demokrat juga mendorong DPR melakukan revisi atas Undang-Undang tentang Pemilu, mengingat pemilu serentak 2019 menelan banyak korban dari panitia penyelenggara.

"Salah satu solusinya menurut Partai Demokrat adalah kembali memisahkan penyelenggaran pileg dan pilpres. Bukan seperti kemarin pileg pilpres dibuat bareng. Ini ibarat satu resepsi untuk dua perkawinan," ujarnya.

Lebih lanjut, Jansen mengatakan, pemilu serentak 2019 digelar dengan tujuan untuk menghemat pengeluaran negara. Namun, kata dia, pada kenyataannya tidak menghemat biaya.

Baca juga: KPU Klaim Pilpres dan Pileg Serentak Berhasil Pangkas Biaya

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah dan DPR harus memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilu ke depannya.

"Ini ibaratnya kalau mobil kita panas over heat yang harus kita check dulu itu adalah sistemnya. Jangan-jangan radiator atau kipasnya memang tidak beres," lanjut dia.

Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa rekomendasi politik yang bisa dilakukan oleh partainya selama lima tahun ke depan.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna II, Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Airlangga Minta Partai Golkar Dorong Pilpres dan Pileg Tak Lagi Serentak

Salah satu rekomendasinya adalah perubahan Undang-Undang Pemilu terkait pemisahan penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu, memisahkan kembali antara pileg dan pilpres serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar di dalam Pemilu," kata Airlangga. 

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X