Kompas.com - 05/12/2019, 04:04 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus usai mengikuti Rapat Pleno Partai Golkar, Rabu (27/11/2019). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYASekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus usai mengikuti Rapat Pleno Partai Golkar, Rabu (27/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus menilai dorongan DPD Partai Golkar tingkat I dan II, serta sejumlah tokoh senior partai untuk menjadikan Airlangga Hartato sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 masih terlalu dini.

Meskipun, saat ini Airlangga sudah ditetapkan sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024.

"Jadi sebenarnya kan itu wacana. Tapi saya katakan, terlalu dini kita menceritakan atau mencalonkan Pak Airlangga sebagai calon presiden, kita selesaikan dulu step by step," ujar Lodewijk di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Lodewijk mengatakan, untuk melanjutkan wacana tersebut perlu lebih dahulu melalui sejumlah tahapan.

Baca juga: Airlangga Hartarto Ditetapkan Jadi Ketua Umum Golkar Lewat Aklamasi

Langkah awal yang dilakukan seperti konsentrasi pada pertarungan di Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020.

Adapun pada Pilkada 2020 tersebut, terdapat 270 daerah yang akan menggelar pemilihan. Di antaranya, sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Lodewijk mengatakan, pertarungan di 270 titik tersebut yang akan menjadi tahapan dari bergulirnya wacana Airlangga dijadikan capres.

"Wacana is wacana, silakan, kita hargai. Tetapi mari kita konsentrasi menghadapi Pilkada 2020," ucap dia.

"Karena Pilkada 2020 di 270 titik, kalau kita bisa menang banyak. Nah itu juga akan menentukan kontestasi pada 2024 nanti," kata Lodewijk.

Dia mengatakan, hasil yang diperoleh Partai Golkar pada Pilkada 2020 dapat menjadi acuan pada Pileg dan Pilpres 2024.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Nasional
Disebut 'Lip Service' soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Disebut "Lip Service" soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Nasional
Reformasi 1998, Quo Vadis?

Reformasi 1998, Quo Vadis?

Nasional
Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

Nasional
Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Nasional
KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

Nasional
Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Nasional
24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Nasional
Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Nasional
Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Nasional
Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Nasional
Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.