Jaksa KPK Beberkan Sumber Gratifikasi Rp 4,22 Miliar yang Diterima Nurdin Basirun

Kompas.com - 04/12/2019, 20:53 WIB
Sidang dakwaan mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/12/2019) KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANSidang dakwaan mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) membeberkan sumber penerimaan uang gratifikasi senilai Rp 4,22 miliar oleh mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

Hal itu dipaparkan jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan Nurdin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

"(Nurdin) telah menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp 4,228 miliar yang berasal dari pemberian pengusaha terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, dan penerimaan lainnya dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau," kata jaksa KPK, M Asri Irwan.

Khusus terkait penerbitan perizinan, kata Asri, Nurdin menerima gratifikasi berupa uang melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono, dan seorang ajudannya, Juniarto.

Baca juga: Jaksa KPK Ungkap Temuan Tas Bertuliskan Pemprov DKI Jakarta Berisi Uang di Rumah Nurdin Basirun

Penerimaan gratifikasi ini terjadi dalam rentang masa jabatan Nurdin selaku Gubernur Kepulauan Riau, yakni sejak 2016 hingga 2019.

Rinciannya, penerimaan dari pengusaha bernama Hartono alias Akau sebesar Rp 120 juta guna memuluskan izin prinsip pemanfaatan laut PT Tri Tunas Sinar Benua pada 2018.

Kemudian, penerimaan uang sebesar Rp 20 juta dari pihak PT Bintan Hotels terkait izin prinsip pemanfaatan laut pada November 2019; pihak PT Labun Buana Asri sebesar Rp 20 juta terkait izin prinsip pada Desember 2018; dan pihak PT Damai Eco Wisata sebesar Rp 50 juta atas izin prinsip pada Desember 2018.

Kemudian, penerimaan dari pihak PT Barelang Elektrindo sebesar Rp 70 juta terkait penerbitan izin prinsip pada April 2019; pihak PT Marcopolo Shipyard sebesar Rp 70 juta terkait penerbitan izin prinsip pada April 2019 serta PT Adventure Glamping sebesar Rp 70 juta terkait izin prinsip pada Juni 2019.

Baca juga: Soal Tas Bertuliskan Pemprov DKI Jakarta Berisi Uang di Rumah Nurdin Basirun, KPK Akan Dalami

Jaksa juga menyebut Nurdin menerima sebesar Rp 140 juta dari dua perwakilan perusahaan lainnya yang mengurus izin pemanfaatan laut.

Nurdin turut disebut jaksa menerima uang sebesar Rp 250 juta dari pengusaha bernama Johannes Kenedy Aritonang.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X