Aburizal Dorong Airlangga Jadi Capres, Akbar Tandjung: Masih Terlalu Dini

Kompas.com - 04/12/2019, 20:38 WIB
Akbar Tandjung (berdiri) HENDRA A SETYAWANAkbar Tandjung (berdiri)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, terlalu dini untuk bicara tentang calon presiden dari Partai Golkar untuk Pemilu 2024.

Ia merespons soal munculnya dorongan supaya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, mencalonkan diri pada pilpres mendatang.

"Terlalu dini kita bicara soal capres," kata Akbar di sela-sela Musyawarah Nasional Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019).

Akbar mengatakan, alih-alih membicarakan pilpres, yang harus jadi fokus utama adalah bagaimana menaikkan perolehan suara partai.

Akan lebih baik lagi jika pada pemilu mendatang Golkar bisa duduk sebagai partai pemenang.

Baca juga: Aburizal Bakrie Janji Siapkan Ladang untuk Airlangga Hartarto Nyapres pada 2024

Menurut Akbar, jika sudah jadi pemenang pemilu, partai akan relatif lebih mudah untuk mencalonkan kadernya sebagai presiden.

"Menurut saya prioritas utama yaitu kita naikkan perolehan suara kita. Kita sudah 3 sampai 4 kali pemilu mengalami penurunan," ujar dia. 

Akbar tidak setuju jika strategi menaikkan suara partai adalah dengan mencalonkan kader partai sebagai presiden.

Sebab, hal serupa pernah terjadi saat Golkar hendak mencalonkan Aburizal Bakrie sebagai presiden, tetapi justru perolehan suara partai menurun.

Oleh karenanya, Akbar meminta partainya fokus untuk menjadi pemenang pemilu lima tahun mendatang.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

Nasional
UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

Nasional
Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

Nasional
Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

Nasional
Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

Nasional
Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

Nasional
UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

Nasional
UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

Nasional
Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

Nasional
Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Penambahan 1.624 Kasus Baru Covid-19, Rekor Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Mendagri Sebut Empat Cara Ini Bisa Dilakukan Demi Cegah Karhutla

Nasional
16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

Nasional
Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X