Pemerintah Usulkan 15 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Kompas.com - 04/12/2019, 20:36 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019 dan tindak lanjut rencana undang - undang. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama. ANTARA FOTO/RENO ESNIRMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019 dan tindak lanjut rencana undang - undang. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM ( Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, pemerintah mengusulkan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional ( Prolegnas) prioritas tahun 2020.

Menurut Yasonna, dari 15 RUU yang diusulkan, pemerintah memprioritaskan dua omnibus law, yakni RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian.

"Dari pemerintah Omnibus Law pasti, ya dua, cipta lapangan kerja digabung pemberdayaan UMKM itu jadi satu, kemudian onimbus law dalam bidang perpajakan," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Mengenal Omnibus Law yang Akan Dibahas Pemerintah dan DPR...

Selain dua RUU tersebut, kata Yasonna, pemerintah juga mengusulkan RUU tentang Ibu Kota Negara.

Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar hukum dalam merealisasikan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Masuk RUU itu (ibu kota negara) sangat prioritas, RUU pemindahan ibukota negara karena itu program yang harus kita selesaikan segera supaya dasar hukumnya baik," ujarnya.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Negara Perlu Diiringi Kesiapan Regulasi

Yasonna mengaku sudah memberikan arahan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Djoko Pudjirahardjo sebagai perwakilan pemerintah terkait pembahasan seluruh RUU prioritas itu nantinya di DPR.

Ia meminta perspektif atau pandangan pemerintah dalam RUU prioritas harus tetap dijaga.

"Saya sudah kasih arahan pada kepala BPHN mana perspektif pemerintah yang harus kita jaga betul. Nanti yang lebih dulu super prioritas adalah onimbus law yang lain nanti 2020. Itu konsentrasi kita dulu," pungkasnya.

Baca juga: Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Berikut 15 RUU prioritas tahun 2020 yang diusulkan oleh pemerintah:

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X