Wapres Tak Masalah UN Ditiadakan, asal...

Kompas.com - 04/12/2019, 19:50 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin didampingi Menteri PPN Suaharso dalam acara tema sanitasi di Jakarta, Senin (2/12/2019) KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIWakil Presiden Maruf Amin didampingi Menteri PPN Suaharso dalam acara tema sanitasi di Jakarta, Senin (2/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak mempermasalahkan bila Ujian Nasional ( UN) dihapuskan.

Namun, ia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) mencari penggantinya.

Sebab, kata Ma'ruf, pemerintah tetap memerlukan acuan untuk mengetahui kualitas pendidikan nasional. Selama ini, pemerintah menggunakan nilai UN sebagai acuan.

"UN itu untuk mengukur standarisasi kemampuan anak. Jadi kalau itu nanti UN dihapus, itu kan harus ada alat ukur standar dari prestasi pendidikan nasional kita," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Wacana Penghapusan UN, dari M Nuh, Anies Baswedan, hingga Nadiem Makarim

Ma'ruf memprediksi, UN masih akan dilaksanakan pada 2020 karena Kemendikbud masih mencari format penggantinya.

Ia meminta Kemendikbud mengkaji betul format pengganti UN sehingga pemerintah tetap memiliki acuan untuk mengetahui kualitas pendidikan nasional.

"Itu harus dikaji, dikaji dulu seperti apa yang memang bisa. Kan itu tidak mudah, dulu sudah ditentukan lewat UN, itu tidak bisa dijadikan ukuran yang valid untuk semua daerah. Nah kita sekarang carilah itu," papar Ma'ruf.

"Kita harapkan nanti melaui Dikbud akan bisa ditemukan untuk mengganti daripada UN," ucap dia.

Wacana penghapusan ujian nasional kembali mencuat setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan hal tersebut di kantornya pada Sabtu (30/11/2019) lalu.

Nadiem mengatakan, banyak aspirasi dari guru, murid, dan para orangtua agar pelaksanaan ujian nasional dikaji ulang.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi X Usul UN Diganti Asesmen Berkala

Sebab, pelaksanaan ujian yang menjadi syarat penentu kelulusan siswa ini dianggap memberikan dampak negatif, mulai dari melonjaknya tingkat stres siswa pada saat persiapan hingga pelaksanaan serta timbulnya rasa kekhawatiran yang berlebihan ketika ujian dilangsungkan.

Namun, Nadiem menyatakan, wacana penghapusan ini tidak serta merta menghilangkan keberadaan UN.

Nantinya pemerintah mencari formula yang lebih baik untuk menentukan sistem kelulusan bagi siswa.

"Jadi bukan semuanya ini wacana menghapus saja, tapi juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa. Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," kata Nadiem.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Nasional
Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Nasional
Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Wayan Koster: DPP PDI-P Tak Persoalkan Acara di DPD Bali, Tak Ada Pelanggaran Prokes

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Vaksinasi Mandiri oleh Perusahaan, asal Tidak Bebani Karyawan

Pemerintah Pertimbangkan Vaksinasi Mandiri oleh Perusahaan, asal Tidak Bebani Karyawan

Nasional
Adili Sengketa Pilkada, MK Diminta Tidak Hanya Fokus pada Proses Hitung-hitungan Suara

Adili Sengketa Pilkada, MK Diminta Tidak Hanya Fokus pada Proses Hitung-hitungan Suara

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit

KPK Tahan Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit

Nasional
Bareskrim Masih Proses Laporan PTPN VIII terhadap Rizieq Shihab soal Lahan Pesantren

Bareskrim Masih Proses Laporan PTPN VIII terhadap Rizieq Shihab soal Lahan Pesantren

Nasional
Koster: Tamu Acara DPD PDI-P Bali Tes Swab Antigen Sebelum Acara, Negatif Covid-19

Koster: Tamu Acara DPD PDI-P Bali Tes Swab Antigen Sebelum Acara, Negatif Covid-19

Nasional
Wakil Ketua Komisi II: Dalam Draf RUU Pemilu, Pilkada Digelar 2022 dan 2023

Wakil Ketua Komisi II: Dalam Draf RUU Pemilu, Pilkada Digelar 2022 dan 2023

Nasional
Bareskrim Selidiki Unggahan Bernada Rasisme terhadap Natalius Pigai

Bareskrim Selidiki Unggahan Bernada Rasisme terhadap Natalius Pigai

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit, Komut PT Ametis Indogeo Prakarsa Ditetapkan sebagai Tersangka

Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit, Komut PT Ametis Indogeo Prakarsa Ditetapkan sebagai Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X