Wapres Tak Masalah UN Ditiadakan, asal...

Kompas.com - 04/12/2019, 19:50 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin didampingi Menteri PPN Suaharso dalam acara tema sanitasi di Jakarta, Senin (2/12/2019) KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIWakil Presiden Maruf Amin didampingi Menteri PPN Suaharso dalam acara tema sanitasi di Jakarta, Senin (2/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak mempermasalahkan bila Ujian Nasional ( UN) dihapuskan.

Namun, ia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) mencari penggantinya.

Sebab, kata Ma'ruf, pemerintah tetap memerlukan acuan untuk mengetahui kualitas pendidikan nasional. Selama ini, pemerintah menggunakan nilai UN sebagai acuan.

"UN itu untuk mengukur standarisasi kemampuan anak. Jadi kalau itu nanti UN dihapus, itu kan harus ada alat ukur standar dari prestasi pendidikan nasional kita," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019).


Baca juga: Wacana Penghapusan UN, dari M Nuh, Anies Baswedan, hingga Nadiem Makarim

Ma'ruf memprediksi, UN masih akan dilaksanakan pada 2020 karena Kemendikbud masih mencari format penggantinya.

Ia meminta Kemendikbud mengkaji betul format pengganti UN sehingga pemerintah tetap memiliki acuan untuk mengetahui kualitas pendidikan nasional.

"Itu harus dikaji, dikaji dulu seperti apa yang memang bisa. Kan itu tidak mudah, dulu sudah ditentukan lewat UN, itu tidak bisa dijadikan ukuran yang valid untuk semua daerah. Nah kita sekarang carilah itu," papar Ma'ruf.

"Kita harapkan nanti melaui Dikbud akan bisa ditemukan untuk mengganti daripada UN," ucap dia.

Wacana penghapusan ujian nasional kembali mencuat setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan hal tersebut di kantornya pada Sabtu (30/11/2019) lalu.

Nadiem mengatakan, banyak aspirasi dari guru, murid, dan para orangtua agar pelaksanaan ujian nasional dikaji ulang.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi X Usul UN Diganti Asesmen Berkala

Sebab, pelaksanaan ujian yang menjadi syarat penentu kelulusan siswa ini dianggap memberikan dampak negatif, mulai dari melonjaknya tingkat stres siswa pada saat persiapan hingga pelaksanaan serta timbulnya rasa kekhawatiran yang berlebihan ketika ujian dilangsungkan.

Namun, Nadiem menyatakan, wacana penghapusan ini tidak serta merta menghilangkan keberadaan UN.

Nantinya pemerintah mencari formula yang lebih baik untuk menentukan sistem kelulusan bagi siswa.

"Jadi bukan semuanya ini wacana menghapus saja, tapi juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa. Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," kata Nadiem.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Komnas HAM: Aktivitas Jurnalis Terkait Isu HAM Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Ini Langkah Kemenhub untuk Lancarkan Lalu Lintas Nataru

Nasional
Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Angkie Yudistia Ingin Penyandang Disabilitas Ikut Kontestasi Pilkada 2020

Nasional
Soekarwo, Mantan Gubernur Jatim dan Eks Kader Demokrat yang Kini Jadi Wantimpres

Soekarwo, Mantan Gubernur Jatim dan Eks Kader Demokrat yang Kini Jadi Wantimpres

Nasional
Mardiono, Waketum PPP yang Ditunjuk Jadi Wantimpres Jokowi

Mardiono, Waketum PPP yang Ditunjuk Jadi Wantimpres Jokowi

Nasional
Habib Luthfi bin Yahya, Ulama Karismatik yang Ditunjuk jadi Anggota Wantimpres

Habib Luthfi bin Yahya, Ulama Karismatik yang Ditunjuk jadi Anggota Wantimpres

Nasional
Putri Kuswisnu Wardani, Bos Mustika Ratu yang Jadi Wantimpres Jokowi

Putri Kuswisnu Wardani, Bos Mustika Ratu yang Jadi Wantimpres Jokowi

Nasional
MA Kurangi Hukuman Eks Bupati Buton Samsu Umar Samiun Jadi 3 Tahun

MA Kurangi Hukuman Eks Bupati Buton Samsu Umar Samiun Jadi 3 Tahun

Nasional
Massa Demo di Depan Mabes Polri, Minta Polisi Proses Sukmawati hingga Gus Muwafiq

Massa Demo di Depan Mabes Polri, Minta Polisi Proses Sukmawati hingga Gus Muwafiq

Nasional
Ditunjuk Jokowi Jadi Wantimpres, Ini Profil Bos Medco Arifin Panigoro

Ditunjuk Jokowi Jadi Wantimpres, Ini Profil Bos Medco Arifin Panigoro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X