Kompas.com - 04/12/2019, 19:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak mempermasalahkan bila Ujian Nasional (UN) dihapuskan.

Namun, ia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencari penggantinya.

Sebab, kata Ma'ruf, pemerintah tetap memerlukan acuan untuk mengetahui kualitas pendidikan nasional. Selama ini, pemerintah menggunakan nilai UN sebagai acuan.

"UN itu untuk mengukur standarisasi kemampuan anak. Jadi kalau itu nanti UN dihapus, itu kan harus ada alat ukur standar dari prestasi pendidikan nasional kita," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Wacana Penghapusan UN, dari M Nuh, Anies Baswedan, hingga Nadiem Makarim

Ma'ruf memprediksi, UN masih akan dilaksanakan pada 2020 karena Kemendikbud masih mencari format penggantinya.

Ia meminta Kemendikbud mengkaji betul format pengganti UN sehingga pemerintah tetap memiliki acuan untuk mengetahui kualitas pendidikan nasional.

"Itu harus dikaji, dikaji dulu seperti apa yang memang bisa. Kan itu tidak mudah, dulu sudah ditentukan lewat UN, itu tidak bisa dijadikan ukuran yang valid untuk semua daerah. Nah kita sekarang carilah itu," papar Ma'ruf.

"Kita harapkan nanti melaui Dikbud akan bisa ditemukan untuk mengganti daripada UN," ucap dia.

Wacana penghapusan ujian nasional kembali mencuat setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengungkapkan hal tersebut di kantornya pada Sabtu (30/11/2019) lalu.

Nadiem mengatakan, banyak aspirasi dari guru, murid, dan para orangtua agar pelaksanaan ujian nasional dikaji ulang.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi X Usul UN Diganti Asesmen Berkala

Sebab, pelaksanaan ujian yang menjadi syarat penentu kelulusan siswa ini dianggap memberikan dampak negatif, mulai dari melonjaknya tingkat stres siswa pada saat persiapan hingga pelaksanaan serta timbulnya rasa kekhawatiran yang berlebihan ketika ujian dilangsungkan.

Namun, Nadiem menyatakan, wacana penghapusan ini tidak serta merta menghilangkan keberadaan UN.

Nantinya pemerintah mencari formula yang lebih baik untuk menentukan sistem kelulusan bagi siswa.

"Jadi bukan semuanya ini wacana menghapus saja, tapi juga wacana memperbaiki esensi dari UN itu sebenarnya apa. Apakah menilai prestasi murid atau menilai prestasi sistem," kata Nadiem.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Jokowi Mania soal Relawan Terbelah: Tadinya 'Volunteer' Sekarang Avonturir

Ketua Jokowi Mania soal Relawan Terbelah: Tadinya "Volunteer" Sekarang Avonturir

Nasional
KPU Undi Nomor Urut Semua Parpol pada 14 Desember jika Perppu Pemilu Belum Diundangkan

KPU Undi Nomor Urut Semua Parpol pada 14 Desember jika Perppu Pemilu Belum Diundangkan

Nasional
Pemerintah Umumkan Liga 1 Dilanjutkan Tanpa Penonton

Pemerintah Umumkan Liga 1 Dilanjutkan Tanpa Penonton

Nasional
Wapres: Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Mengakar di Birokrasi Kita

Wapres: Tinggalkan Pola Kerja Lama yang Mengakar di Birokrasi Kita

Nasional
RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Malu Kita Pakai Hukum Belanda

RKUHP Disahkan Besok, Menkumham: Malu Kita Pakai Hukum Belanda

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Pemilu Akan Terbit Usai UU Papua Barat Daya Resmi secara De Facto

Mendagri Sebut Perppu Pemilu Akan Terbit Usai UU Papua Barat Daya Resmi secara De Facto

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Kasus Oknum Paspampres Perkosa Prajurit Wanita Diadili Hindari Impunitas

Komnas Perempuan Dorong Kasus Oknum Paspampres Perkosa Prajurit Wanita Diadili Hindari Impunitas

Nasional
Ricky Rizal Kelola Uang Rp 600 Juta Milik Ferdy Sambo di Rekeningnya

Ricky Rizal Kelola Uang Rp 600 Juta Milik Ferdy Sambo di Rekeningnya

Nasional
KPU Klaim Verifikasi Faktual Anggota Parpol di Cianjur Lancar

KPU Klaim Verifikasi Faktual Anggota Parpol di Cianjur Lancar

Nasional
Ricky Rizal Mengaku Tak Dengar Ferdy Sambo Teriak 'Woy, Tembak'

Ricky Rizal Mengaku Tak Dengar Ferdy Sambo Teriak "Woy, Tembak"

Nasional
Wapres Resmikan 26 Mal Pelayanan Publik, Kini Ada 103 Se-Indonesia

Wapres Resmikan 26 Mal Pelayanan Publik, Kini Ada 103 Se-Indonesia

Nasional
Ricky Rizal Mengaku Tak Lihat Ferdy Sambo Tembak Brigadir Yosua

Ricky Rizal Mengaku Tak Lihat Ferdy Sambo Tembak Brigadir Yosua

Nasional
Komisi III DPR Setuju RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Dibawa ke Rapat Paripurna

Komisi III DPR Setuju RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Yudo Margono Sudah Sowan ke Andika Perkasa Usai Disetujui Jadi Calon Panglima TNI

Yudo Margono Sudah Sowan ke Andika Perkasa Usai Disetujui Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
Mendagri Akan Beri 'Warning' ke Kepala Daerah yang Belanjanya Rendah

Mendagri Akan Beri "Warning" ke Kepala Daerah yang Belanjanya Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.