Keluarga Jokowi Maju Pilkada: Gerindra Nilai Lumrah, PKS Singgung Nepotisme

Kompas.com - 04/12/2019, 19:23 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade menanggapi majunya putra dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bursa calon kepala daerah Pilkada 2020.

Menurut Andre, anak dan menantu Jokowi memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih oleh masyarakat.

"Menurut saya hal yang lumrah saja itu. Mengapa ? Sepanjang memang WNI, mereka punya hak untuk maju, dipilih, dan memilih. Tinggal dikembalikan saja ke rakyat apakah mau memilih mereka berdua atau enggak, " ujar Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Namun, jika ada pihak yang menyebut mulai ada politik dinasti di keluarga Jokowi, hal tersebut dinilainya wajar.

"Kalau ada yang bilang ini politik dinasti ya ini hal lumrah juga. Bahwa belum tentu Mas Gibran dan Mas Bobby bisa menang di Pilkada Solo dan Medan. Kita tunggu saja akhirnya seperti apa," kata Andre.

Baca juga: Pengamat Politik: Gibran Terlalu Ngebet Maju Pilkada Solo

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga mengatakan bahwa majunya dua anggota keluarga Jokowi tidak lepas dari hak untuk memilih dan dipilih rakyat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Mardani mengingatkan bahwa semangat reformasi adalah memerangi nepotisme. Oleh karena itu, ia berharap nepotisme tak lagi terjadi. 

"Saya sedih kalau trennya nepotisme muncul lagi. Lebih baik kita coba belajar dari sejarah, cari yang merit sistem dan itu sangat baik," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu.

Saat disinggung apakah gejala nepotisme tampak di keluarga Jokowi, Mardani enggan menegaskan.

"Saya tidak ingin judgement. Semua orang berhak. Kalau sikap saya nepotisme itu adalah kemunduran bagi demokrasi Indonesia, tetapi setiap orang punya hak untuk maju begitu," ucap dia. 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X