Komnas HAM Minta Nadiem Masukan Kasus HAM Masa Lalu ke Kurikulum

Kompas.com - 04/12/2019, 19:06 WIB
Komisioner Komas HAM Muhammad Choirul Anam dorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluarkan Perppu terkait pemenuhan hak korban kejahatan HAM masa lalu. KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKomisioner Komas HAM Muhammad Choirul Anam dorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluarkan Perppu terkait pemenuhan hak korban kejahatan HAM masa lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memasukkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu ke dalam kurikulum pendidikan.

"Ada baiknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dimasukkan kurikulum, agar orang tahu bahwa dulu kita pernah mengalami nuansa yang gelap," ujar Choirul dalam konferensi pers hasil riset Litbang KOMPAS untuk Komnas HAM, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Anggota Komisi III: KKR Harus Ungkap Kebenaran atas Kasus HAM Masa Lalu

Pasalnya, riset Litbang KOMPAS untuk Komnas HAM menunjukkan, responden yang berusia kurang kurang dari 22 tahun tidak mengetahui kasus pelanggaran HAM berat masa lalu apa saja yang pernah terjadi di Indonesia.


Mulai dari kasus penculikan aktivis 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti-Semanggi 1998, penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, serta peristiwa 1965.

Rata-rata, sebanyak 50 persen responden yang berusia kurang dari 22 tahun (Gen Z) menyebut tidak tahu kasus-kasus tersebut.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Ketua MPR Dorong Pemerintah Masukkan Kurikulum Pancasila

"Banyak juga yang mengatakan belum tuntas. Tapi angkanya di bawah 50 persen. Ketidaktahuan kasus sendiri dan angka belum tuntas atau tuntas itu mengkonfirmasi bahwa kewajiban kita, khususnya Mendikbud harus mensosialisasikan pendidikan HAM," kata Choirul.

Dari hasil riset, sebanyak 49,1 persen responden Gen Z menyatakan tidak tahu soal kasus peristiwa 1965, 39,6 persen menyebut kasus tersebut belum tuntas dan 11,3 persen menyebut sudah tuntas.

Kemudian dalam kasus penembakan misterius 1982-1985, sebanyak 58,5 persen Gen Z mengaku tidak tahu kasus tersebut, 37,7 persen menyebut belum tuntas, dan 3,8 persen menyebut sudah tuntas.

Selanjutnya untuk kasus peristiwa Trisakti-Semanggi 1998, sebanyak 49,1 persen responden Gen Z menyebut tidak tahu, 43,4 persen menyebut belum tuntas, dan 7,5 persen menyebut sudah tuntas.

Baca juga: Presiden Beri Kewenangan Penuh Nadiem Ubah Kurikulum Pendidikan

Dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998, sebanyak 49,1 persen responden Gen Z menyebut tidak tahu, 47,2 persen menyebut belum tuntas, dan 3,8 persen menyebut sudah tuntas.

Sementara dalam kasus kerusuhan Mei 1998, 52,8 persen responden Gen Z tidak tahy, 41,5 persen menyebut belum tuntas, dan 5,7 persen menyebut sudah tuntas.

"Jadi jangan hanya pendidikan yang menimbulkan inovasi dan toleran. Tetapi juga pendidikan yang mengetengahkan kebenaran dalam konteks HAM," kata dia.

"Kita menjaga agar kegelapan itu tidak terulang kembali. Itu tugasnya Menteri Pendidikan, mulai TK sampai perguruan tinggi, dengan berbagai metodologi agar kasus ini menjadi tidak berulang. Ini tantangan bagi Pak Nadiem Makarim," kata dia.

Baca juga: Alasan Nadiem Makarim soal Rencana Penghapusan Ujian Nasional

Diketahui, riset Litbang KOMPAS ini sendiri dilaksanakan pada 23 September 2019 hingga 4 Oktober 2019 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang dan sampling error 2,8 persen.

Riset dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan metodologi face to face interview, yakni menggunakan kuesioner dengan durasi wawancara maksimal 60 menit.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Jadi Wantimpres Jokowi, Soekarwo Tegaskan Sudah Keluar dari Demokrat

Nasional
Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Nasional
Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Mahfud MD Serahkan Santunan ke Korban Terorisme Cirebon dan Lamongan

Nasional
Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Diaz Hendropriyono: Tak Ada Eks Koruptor yang Kami Calonkan di Pilkada

Nasional
Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Diperiksa KPK soal Kasus Distribusi Gula, Komut PTPN III: Kami Dukung KPK

Nasional
Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Jadi Ketua Wantimpres, Begini Wara-wiri Wiranto di Dunia Politik dan Militer...

Nasional
Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada 'Bully'

Cek Rekam Jejak Calon Dewan Pengawas KPK, Jokowi Harap Tak Ada "Bully"

Nasional
BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

BMKG: Tiga Hari ke Depan Hujan Turun di Jabodetabek dari Siang hingga Sore

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X