Kompas.com - 04/12/2019, 19:06 WIB
Komisioner Komas HAM Muhammad Choirul Anam dorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluarkan Perppu terkait pemenuhan hak korban kejahatan HAM masa lalu. KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAKomisioner Komas HAM Muhammad Choirul Anam dorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluarkan Perppu terkait pemenuhan hak korban kejahatan HAM masa lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memasukkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu ke dalam kurikulum pendidikan.

"Ada baiknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dimasukkan kurikulum, agar orang tahu bahwa dulu kita pernah mengalami nuansa yang gelap," ujar Choirul dalam konferensi pers hasil riset Litbang KOMPAS untuk Komnas HAM, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Anggota Komisi III: KKR Harus Ungkap Kebenaran atas Kasus HAM Masa Lalu

Pasalnya, riset Litbang KOMPAS untuk Komnas HAM menunjukkan, responden yang berusia kurang kurang dari 22 tahun tidak mengetahui kasus pelanggaran HAM berat masa lalu apa saja yang pernah terjadi di Indonesia.

Mulai dari kasus penculikan aktivis 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti-Semanggi 1998, penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, serta peristiwa 1965.

Rata-rata, sebanyak 50 persen responden yang berusia kurang dari 22 tahun (Gen Z) menyebut tidak tahu kasus-kasus tersebut.

Baca juga: Cegah Radikalisme, Ketua MPR Dorong Pemerintah Masukkan Kurikulum Pancasila

"Banyak juga yang mengatakan belum tuntas. Tapi angkanya di bawah 50 persen. Ketidaktahuan kasus sendiri dan angka belum tuntas atau tuntas itu mengkonfirmasi bahwa kewajiban kita, khususnya Mendikbud harus mensosialisasikan pendidikan HAM," kata Choirul.

Dari hasil riset, sebanyak 49,1 persen responden Gen Z menyatakan tidak tahu soal kasus peristiwa 1965, 39,6 persen menyebut kasus tersebut belum tuntas dan 11,3 persen menyebut sudah tuntas.

Kemudian dalam kasus penembakan misterius 1982-1985, sebanyak 58,5 persen Gen Z mengaku tidak tahu kasus tersebut, 37,7 persen menyebut belum tuntas, dan 3,8 persen menyebut sudah tuntas.

Selanjutnya untuk kasus peristiwa Trisakti-Semanggi 1998, sebanyak 49,1 persen responden Gen Z menyebut tidak tahu, 43,4 persen menyebut belum tuntas, dan 7,5 persen menyebut sudah tuntas.

Baca juga: Presiden Beri Kewenangan Penuh Nadiem Ubah Kurikulum Pendidikan

Dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998, sebanyak 49,1 persen responden Gen Z menyebut tidak tahu, 47,2 persen menyebut belum tuntas, dan 3,8 persen menyebut sudah tuntas.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Nasional
RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Nasional
Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Nasional
Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Nasional
Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Nasional
Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Nasional
UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

Nasional
Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Nasional
Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Nasional
Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Nasional
BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X