Survei: Publik Ragu Jokowi-Ma'ruf Mampu Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

Kompas.com - 04/12/2019, 18:26 WIB
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat berbicara di rilis Riset Litbang KOMPAS untuk Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKomisioner Komnas HAM Choirul Anam saat berbicara di rilis Riset Litbang KOMPAS untuk Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil Riset Litbang Kompas untuk Komnas HAM menyebutkan bahwa publik meragukan kemampuan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Keraguan tersebut terutama dalam penyelesaian kasus penculikan aktivis 1997-1998.

Dari hasil riset, sebanyak 51,7 persen menilai bahwa Jokowi tak mampu menyelesaikan kasus penculikan aktivis 1997-1998, sedangkan 34,5 persen menganggap mampu dan 13,8 persen menganggap sangat tidak mampu.

"Maka, tergantung Presiden mau atau tidak selesaikan sesuai harapan publik," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat merilis hasil riset di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019)

Ia mengatakan, ada angka hampir 70 persen dalam kasus penculikan aktivis 97-98 pada riset tersebut.

Baca juga: KKR Harus Jadi Ruang bagi Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu untuk Bicara

Kasus itu juga diketahui dalam pemilihan presiden beberapa waktu lalu kerap kali dijadikan bahan untuk memukul lawan politik.

Sebab, kata Choirul, isu salah satu calon presiden yang terduga salah satu pelaku penculikan dalam kasus tersebut dimainkan oleh lawannya.

Dengan demikian, nuansa politis yang memenuhi penyelesaian kasus-kasus HAM masa lalu pun dinilai publik erat kaitannya dengan Jokowi.

"Tantangannya bisa diprediksi paling besar di kasus penculikan aktivis 97-98. Padahal (riset) ini dibuat sebelum kabinet (sekarang) terbentuk," kata Choirul.

"Pada pertarungan pilpres kasus penculikan masuk ke dalam kampanye presiden. Makanya itu dihitung sebagai hambatan besar oleh publik," ujar dia.

Baca juga: Jika Ingin Hidupkan KKR, Pemerintah Diminta Kedepankan Partisipasi Pihak Korban Pelanggaran HAM

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X