Ketua DPP PKS: Pernyataan Megawati Seperti Merendahkan Derajat Prabowo

Kompas.com - 04/12/2019, 17:39 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua DPP PKS Mardani Ali Sera saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera menilai, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto perlu memberikan respons terhadap pernyataan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.

Megawati sempat menceritakan bagaimana ia menyelamatkan Prabowo dari status tanpa kewarganegaraan atau stateless.

Menurut Mardani, pernyataan Megawati tersebut terkesan merendahkan Prabowo.

"Kalau di sini saya cuma menggarisbawahi monggo Pak Prabowo bisa memberikan respons terhadap pernyataan Bu Megawati itu, karena buat saya pernyataan itu jadi seperti merendahkan derajat Pak Prabowo," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Cerita Megawati Selamatkan Prabowo yang Telantar Tak Punya Kewarganegaraan

Mardani mengatakan, sesama elite politik seharusnya menyampaikan informasi dan pesan yang memiliki nilai edukasi atau pendidikan untuk masyarakat.

Apalagi, saat ini Prabowo dan Megawati sama-sama berada di lingkaran koalisi pemerintah.

"Bukan pesan yang, katakanlah, menurunkan atau menjatuhkan derajat yang lain, jangan," ujar Mardani.

Baca juga: Usai Bertemu Prabowo, Megawati Harap Beda Pendapat Mereka Tak Diteruskan

Lebih lanjut, Mardani menuturkan bahwa pihak yang dapat memastikan seseorang tanpa kewarganegaraan atau stateless adalah pihak imigrasi.

"Tentu yang lebih tahu teman teman pemanggung jawab imigrasi ketika itu, betulkah Prabowo stateless? Kalaupun itu benar, mestinya menurut saya, warga negara Indonesia punya kejahatan apapun, tidak serta merta paspornya bisa dicabut," pungkasnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menceritakan mengenai persahabatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah terjalin sejak lama.

Menurut dia, persahabatannya dengan Prabowo merupakan bentuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Sebab, meskipun kerap berbeda kubu politik, tetapi keduanya tetap menjalin hubungan baik.

"Kenapa Pak Prabowo, sampai orang bingung kok saya bisa sobatan sama Prabowo Subianto? Memangnya kenapa? Karena kalau buat saya itu Pancasila saya," ujar Megawati dalam acara Presedential Lecture Internalisasi dan Pembumian Pancasila di Istana Negara Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Baca juga: Usai Bertemu Prabowo, Megawati Harap Beda Pendapat Mereka Tak Diteruskan

Dalam acara yang turut dihadiri Prabowo itu, Megawati pun menceritakan bagaimana ia menyelamatkan mantan Danjen Kopassus itu dari stateless atau tanpa kewarganegaraan.

Itu terjadi saat Megawati menjabat sebagai Presiden kelima RI pada 2001-2004 lalu.

Namun, ia tak menyebutkan waktu pastinya. Ia juga tak menjelaskan permasalahan apa yang membuat status kewarganegaraan Prabowo bermasalah.

Ketua Umum PDI-P ini hanya menceritakan bahwa saat itu ia berang kepada Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI karena Prabowo dibiarkan tak bernegara.

"Dulu saya ambil beliau keleleran (telantar), saya marah sebagai Presiden, siapa yang buang beliau stateless? Saya marah pada Menlu, saya marah pada Panglima. Apa pun juga beliau manusia Indonesia, pulang beri dia itu tanggung jawab," ucap Megawati.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Genjot Perekonomian, PAN Dorong Pemerintah Gelontorkan Bantuan Tunai

Nasional
Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X