Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tahun 2020 Dirjen PFM Rencanakan Pendampingan Keluarga Penerima KPM

Kompas.com - 04/12/2019, 16:38 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Andi ZA Dulung mengatakan, tahun 2020 pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bukan hanya terhadap program, namun juga keluarganya.

“Tugas utama pendamping memastikan keluarga tersebut mendapat semua program, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga dapat mempercepat graduasi,” kata Andi, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut disampaikan Andi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bantuan Sosial (Bansos) Pangan yang diadakan Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) PFM, di Pontianak, Selasa (3/12/2019).

Pada kesempatan yang sama, Andi memberi arahan kepada pendamping KPM yang hadir.

Ia meminta pendamping KPM harus memberikan dorongan untuk memiliki pendapatan sendiri, dan tidak bergantung kepada Bansos yang tidak permanen.

Baca juga: Kemensos: Penurunan Angka Kemiskinan dengan Bansos Tidaklah Permanen

Andi juga memberi penjelasan terkait tiga konsep penanganan fakir miskin bagi KPM. Pertama, KPM diberi Bansos agar pengeluarannya berkurang.

“Program BPNT kan memberikan bahan pangan beras dan telur. Jika dihitung, adanya bantuan tersebut dapat mengurangi pengeluaran tujuh sampai sepuluh hari per KPM,” kata Andi.

Kedua, setelah diberi bantuan pendamping perlu memberi dorongan dan motivasi untuk memiliki penghasilan.

Ketiga, pemberian modal. Salah satu program yang dapat memberikan modal adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Baca juga: Kemensos Latih Pendamping KUBE untuk Entaskan Kemiskinan

KUBE diberikan kepada usaha permulaan. Setelah usaha berjalan dan berkembang, pihak tersebut dapat melakukan pinjaman di bank melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, program Kementerian Keuangan, atau program lain yang disediakan pemerintah.

“Tiga hal tersebut harus beriringan dalam rangka menyejahterakan dan memandirikan KPM,” kata Andi.

Tak lupa, Andi mengucapkan terima kasih atas kerja sama Kementerian Sosial (Kemensos), Dinas Sosial Pronvisi, dan Dinas Sosial daerha kabupaten dan kota, dalam mengoordirnir program Bansos.

Hal tersebut membuat presiden, pemerintah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempercayai program-program yang telah dilaksanakan Kemensos.

Baca juga: Cara Kemensos Sediakan Rumah bagi Fakir Miskin

“Rencana kenaikan indeks BNPT dari Rp110.000 per bulan menjadi Rp150.000 per bulan pada tahun 2020 juga tidak lepas dari peran serta kerja sama pusat dan daerah,” kata Andi.

Selain Andi, hadir sebagai tamu undangan dalam Rakor Bansos tersebut, Kepala Dinas Sosial Kalimantan Barat (Kalbar), dan perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Kalbar.

Sementara itu, peserta yang hadir berasal dari unsur Pendamping PKH, dan perwakilan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan masing-masing kabupaten atau kota di Kalbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

Nasional
PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com