Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tahun 2020 Dirjen PFM Rencanakan Pendampingan Keluarga Penerima KPM

Kompas.com - 04/12/2019, 16:38 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Andi ZA Dulung mengatakan, tahun 2020 pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bukan hanya terhadap program, namun juga keluarganya.

“Tugas utama pendamping memastikan keluarga tersebut mendapat semua program, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga dapat mempercepat graduasi,” kata Andi, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut disampaikan Andi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bantuan Sosial (Bansos) Pangan yang diadakan Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) PFM, di Pontianak, Selasa (3/12/2019).

Pada kesempatan yang sama, Andi memberi arahan kepada pendamping KPM yang hadir.

Ia meminta pendamping KPM harus memberikan dorongan untuk memiliki pendapatan sendiri, dan tidak bergantung kepada Bansos yang tidak permanen.

Baca juga: Kemensos: Penurunan Angka Kemiskinan dengan Bansos Tidaklah Permanen

Andi juga memberi penjelasan terkait tiga konsep penanganan fakir miskin bagi KPM. Pertama, KPM diberi Bansos agar pengeluarannya berkurang.

“Program BPNT kan memberikan bahan pangan beras dan telur. Jika dihitung, adanya bantuan tersebut dapat mengurangi pengeluaran tujuh sampai sepuluh hari per KPM,” kata Andi.

Kedua, setelah diberi bantuan pendamping perlu memberi dorongan dan motivasi untuk memiliki penghasilan.

Ketiga, pemberian modal. Salah satu program yang dapat memberikan modal adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Baca juga: Kemensos Latih Pendamping KUBE untuk Entaskan Kemiskinan

KUBE diberikan kepada usaha permulaan. Setelah usaha berjalan dan berkembang, pihak tersebut dapat melakukan pinjaman di bank melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, program Kementerian Keuangan, atau program lain yang disediakan pemerintah.

“Tiga hal tersebut harus beriringan dalam rangka menyejahterakan dan memandirikan KPM,” kata Andi.

Tak lupa, Andi mengucapkan terima kasih atas kerja sama Kementerian Sosial (Kemensos), Dinas Sosial Pronvisi, dan Dinas Sosial daerha kabupaten dan kota, dalam mengoordirnir program Bansos.

Hal tersebut membuat presiden, pemerintah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempercayai program-program yang telah dilaksanakan Kemensos.

Baca juga: Cara Kemensos Sediakan Rumah bagi Fakir Miskin

“Rencana kenaikan indeks BNPT dari Rp110.000 per bulan menjadi Rp150.000 per bulan pada tahun 2020 juga tidak lepas dari peran serta kerja sama pusat dan daerah,” kata Andi.

Selain Andi, hadir sebagai tamu undangan dalam Rakor Bansos tersebut, Kepala Dinas Sosial Kalimantan Barat (Kalbar), dan perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Kalbar.

Sementara itu, peserta yang hadir berasal dari unsur Pendamping PKH, dan perwakilan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan masing-masing kabupaten atau kota di Kalbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com